iniriau.com, PEKANBARU - Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI) se-provinsi Riau menggelar aksi demo kedua di depan kantor Gubernur Provinsi Riau Jalan Sudirman, Kamis (16/9). Aksi kedua ini massa kembali mendesak mendesak Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong mundur dari jabatannya.
Aksi diikuti SPTI dari 12 kabupaten di Riau, dengan jumlah massa sekitar 5.000 orang. Tuntutan massa terkait aksi KKN Bupati Sintong dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana kerabat dan keluarga banyak menempati jabatan-jabatan strategis di Pemkab Rohil.
"Kami mendesak Bupati Rohil untuk mundur, karena telah mengangkangi UU Serikat Pekerja Transport Indonesia. Semenjak beliau menjabat beliau berusaha mengacaukan buruh transportasi di Rohil dengan mengangkat adik kandung beliau bernana Hijrah sebagai ketua DPC Rohil," jelas Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK), Emes.
Bupati Afrizal Sintong dalam nemimpin Rohil diduga banyak melakukan unsur Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). " Banyak keluarga bupati menempati posisi strategis di Pemkab. Mereka ada yang tidak memenuhi kualifikasi," teriak massa.
Selain tuntutan tersebut, buruh juga meminta agar bupati mencabut surat rekomendasi yang dikeluarkannya ke perusahaan, pabrik dan pengusaha di Rohil, serta mengganti Hijrah sebagai ketua DPC Rohil serta membekukan sepihak SPTI Rohil.
"Ini merupakan aksi kedua. Awalnya kita lakukan aksi di kantor Bupati Rohil, tetapi tidak diindahkan. Bupati menantang apabila ada kesalahan selama beliau menjabat silahkan untuk di bawa ke ranah hukum," ujar kordinator aksi demo MS, yang namanya minta disingkat.
Massa memberi ultimatum akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Riau, jika aksi kali ini tidak di tanggapi oleh Gubernur Riau (Gubri) dengan membawa jumlah massa lebih banyak lagi.**
