iniriau com, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus memperkuat tata kelola sumber daya manusia guna mendukung kinerja organisasi yang lebih optimal. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengikuti Coaching Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar Kementerian Hukum secara virtual, Senin (7/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Riau dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria. Sebanyak 11 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting tersebut.
Coaching dibuka oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto. Ia menekankan pentingnya pengelolaan ASN yang mengacu pada sistem merit dengan mengedepankan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai aspek manajemen kepegawaian, mulai dari manajemen talenta, pengembangan kompetensi, jabatan fungsional, disiplin pegawai hingga penguatan budaya kerja ASN. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi yang memberi kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan berbagi praktik baik dalam pengelolaan SDM.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyatakan penguatan kualitas aparatur menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan pelayanan publik.
“SDM yang kompeten, disiplin, dan memiliki integritas tinggi akan menjadi modal penting bagi organisasi dalam menjawab berbagai tantangan dan tuntutan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rudy, pengembangan kapasitas pegawai harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap ASN mampu beradaptasi dengan perubahan sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap pengelolaan ASN dapat semakin efektif dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Penerapan sistem merit yang konsisten juga diyakini mampu menciptakan aparatur yang profesional serta mendukung peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.**
