Iniriau.com, Pekanbaru - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II menggelar kegiatan Media Gathering, bersama sejumlah insan pers di Kota Pekanbaru, Kamis (26/02). Kegiatan ini bertujuan, untuk menjalin silaturahmi serta memberikan informasi baru terkait perkembangan program JKN di Provinsi Riau.
Kegiatan ini, dihadiri langsung oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II - Oktovianus Rambe, didampingi Asisten Deputi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II - Jenal M. Sambas, Asisten Deputi Bidang Keuangan - Harika dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru - Muhammad Fakhriza.
Dalam kata sambutannya, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II, Oktovianus Rambe, mengucapkan rasa terimakasih atas kerjasama yang sudah terjalin selama ini sehingga berita negatif yang berseliweran di media sosial bisa diluruskan atau dikonfirmasi melalui media pers.
"Melalui kegiatan ini, kami harapkan tercipta pola komunikasi yang intens antara insan pers dan BPJS Kesehatan terutama dalam mengantisipasi pemberitaan negatif yang berkembang di media sosial. Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada awak media, atas dukungan yang diberikan sehingga program JKN tetap berjalan aman dan lancar di Riau. Terlebih lagi, kemarin awal Bulan Februari ada pengnonaktifan peserta oleh Kementerian Sosial. Nah ini sempat membuat heboh, namun semuanya sudah terjawab ya," Ungkap Okto, Kamis (26/02).
Saat ini, jumlah cakupan kepesertaan secara nasional mencapai angka 284.479.719 jiwa (97, 67 persen) namun yang aktif hanya sekitar 221.34.212 (76, 70 persen). Sedangkan di Riau, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai angka
7.192.871 (99,09 persen), dengan jumlah peserta aktif sebanyak 5.843.116 (80,50 persen).
Berdasarkan data yang dirilis Kementrian Sosial RI beberapa waktu lalu, ada sebanyak 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada awal bulan Februari lalu termasuk 264.079 peserta di Riau. Meski demikian, Kementerian Sosial juga melakukan penambahan peserta baru sebanyak 228.966 jiwa yang pembiayaannya akan diambil alih oleh Pemda.
"Dari 11 Kabupaten/Kota di Riau, 4 Kabupaten/Kota diantara sudah aman sedangkan 7 Kabupaten lainnya terancam tidak bisa meraih predikat UHC pada tahun ini jika pemerintah tidak segera menambah alokasi dana untuk peserta PBI. Adapun alur proses penambahan dan penghapusan peserta PBI, mengacu kepada data kementerian sosial yang didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan. Bagi peserta yang nonaktif, silahkan melapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat," Sebut Okto.
Sepanjang tahun tahun 2025 lalu, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar Rp 4,7 Triliun kepada 77 rumah sakit dan 616 FKTP di Riau. Sementara itu, jumlah iuran yang diterima hanya berjumlah Rp 2,8 Triliun dengan jumlah tunggakan total sebesar Rp 530 Miliar lebih. **
