iniriau.com, Bengkalis – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis mulai bersiap menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), sensus sepuluh tahunan yang akan memotret kondisi usaha di seluruh Indonesia. Menjelang pelaksanaan itu, BPS mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis memperkuat literasi statistik agar informasi pembangunan dapat tersampaikan lebih tepat dan akurat kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Bengkalis, Sudiro, saat bersilaturahmi dengan pengurus PWI Bengkalis pada Selasa (18/11/2025). Dalam diskusi itu, ia menekankan pentingnya pemahaman wartawan terhadap data resmi yang dihimpun BPS, terutama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada kualitas data nasional.
“BPS tidak hanya menyajikan angka, tetapi menyediakan fondasi perencanaan yang dipakai pemerintah pusat hingga daerah. Sensus Ekonomi 2026 nanti menjadi potret lengkap dunia usaha di Indonesia,” ujar Sudiro.
Ia juga memaparkan peran BPS dalam penghitungan inflasi, mulai dari survei harga konsumen hingga analisis perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Menurutnya, BPS bertugas menggambarkan kondisi harga riil di lapangan, bukan memproyeksikan inflasi.
Sudiro turut menyinggung dinamika inflasi dari masa ke masa, termasuk gejolak ekonomi pada era Presiden Sukarno dan krisis moneter 1998 di masa Presiden Soeharto. Ia menjelaskan bahwa faktor global juga berpengaruh besar terhadap kondisi harga dalam negeri.
“Kenaikan harga komoditas dunia akibat konflik Rusia–Ukraina, misalnya, berdampak hingga ke tingkat kabupaten. Karena itu pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Meski menjadi rujukan utama dalam penyediaan data inflasi, BPS tidak masuk dalam struktur Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “TPID fokus pada komoditas yang bisa dikendalikan, seperti pangan. Sementara harga emas dan komoditas global sepenuhnya dipengaruhi pasar dunia,” tambahnya.
Ketua PWI Bengkalis, Adi Putra, menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, literasi statistik sangat penting bagi wartawan, terutama dalam menyampaikan informasi ekonomi dan perkembangan harga kebutuhan pokok.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu inflasi dan bagaimana dampaknya. Karena itu, pemberitaan berbasis data BPS sangat dibutuhkan agar informasi sampai ke publik dengan benar,” kata Adi Putra.
Ia berharap kerja sama BPS dan PWI dapat terus berlanjut untuk memperkuat jurnalisme berbasis data, terutama menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah awal mempererat sinergi antara BPS dan insan pers. Melalui kolaborasi tersebut, data statistik resmi diharapkan dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami masyarakat, mulai dari inflasi, perkembangan ekonomi, hingga hasil survei lainnya.**
.jpeg)
