iniriau.com, PEKANBARU – Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau segera memulai penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan dan anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet. Proses tersebut akan diawali dengan rapat internal untuk menentukan langkah-langkah pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, mengatakan seluruh tahapan penanganan akan mengacu pada tata tertib, kode etik, serta tata beracara yang menjadi pedoman Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya.
"Semua proses akan kita laksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku, mulai dari tata tertib, kode etik hingga aturan tata beracara yang dimiliki Badan Kehormatan," kata Imustiar, Minggu (19/7/2026).
Menurutnya, rapat bersama seluruh anggota BK menjadi agenda pertama sebelum lembaga tersebut memutuskan tahapan lanjutan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.
"Langkah awalnya tentu menggelar rapat internal bersama seluruh anggota Badan Kehormatan untuk menentukan proses selanjutnya," ujarnya.
Imustiar menjelaskan, setelah rapat digelar, BK akan melanjutkan penanganan perkara berdasarkan Tata Beracara Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur secara rinci mekanisme pemeriksaan terhadap anggota DPRD yang diduga melanggar kode etik.
"Seluruh prosedur pemeriksaan hingga pengambilan keputusan sudah diatur dalam Tata Beracara Nomor 2 Tahun 2022. Jadi, kami tinggal menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Selain menjalankan proses formal, BK bersama pimpinan DPRD Riau juga mengedepankan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga hubungan baik antaranggota dewan tanpa mengabaikan proses penegakan kode etik.
Imustiar menegaskan Badan Kehormatan akan bekerja secara profesional, objektif, dan independen dalam menangani perkara tersebut. Ia berharap penyelesaian kasus ini dapat menjaga marwah DPRD Riau sekaligus memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap berjalan optimal.**
