iniriau.com, Pekanbaru — Aroma dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru mulai terendus aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru kini resmi membuka penyelidikan atas dugaan korupsi penggunaan anggaran tahun 2024 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Tim Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) telah bergerak memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Salah satunya Sekretaris DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, yang tampak hadir memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (7/10/2025) pagi.
Sekitar pukul 11.00 WIB, Hambali datang ke kantor Kejari Pekanbaru mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa berbicara sepatah kata pun kepada wartawan. Dua jam berselang, pukul 13.00 WIB, Hambali terlihat keluar dari ruang Pidsus dengan raut wajah serius dan memilih menghindari pertanyaan media.
Kepala Seksi Pidsus Kejari Pekanbaru, Niky Juniesmero, membenarkan pemeriksaan terhadap pejabat tersebut. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri lebih jauh aliran dan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD.
“Kami masih mengumpulkan bahan dan keterangan untuk memastikan apakah ada indikasi penyimpangan. Semua masih dalam tahap penyelidikan awal,” ujar Niky saat dikonfirmasi, Selasa sore.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan ini diduga berkaitan dengan penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD) dan belanja makan minum di Sekretariat DPRD Pekanbaru.
Hambali sendiri bukan sosok baru dalam pusaran kasus hukum. Sebelumnya, ia juga pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Dalam kasus tersebut, Hambali diperiksa sebagai saksi.
Kini, publik menanti langkah tegas Kejari Pekanbaru dalam menuntaskan penyelidikan yang dinilai sensitif karena menyangkut lembaga legislatif di ibu kota Provinsi Riau itu.**
