iniriau.com, Pekanbaru – Kepolisian Daerah (Polda) Riau menyatakan sikap tegas dan tidak akan mundur menghadapi perlawanan sekelompok warga saat menggelar operasi penertiban tambang emas ilegal (PETI) di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa (7/10/2025).
Operasi yang semula berjalan tertib, berubah menjadi kericuhan setelah tim gabungan berhasil memusnahkan puluhan rakit tambang ilegal di aliran Sungai Kuantan. Sekelompok massa yang diduga kuat diprovokasi pemilik rakit menyerang aparat dengan lemparan batu. Akibatnya, enam kendaraan dinas rusak dan satu sepeda motor dibakar.
“Kami mengecam keras aksi anarkis ini. Pelaku perusakan akan kami kejar dan proses secara hukum,” tegas Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto di Pekanbaru.
Polda Riau menegaskan bahwa operasi PETI merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum untuk melindungi lingkungan hidup yang semakin rusak akibat aktivitas tambang ilegal. Aparat gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dit Polairud dikerahkan sebanyak 149 personel dalam operasi tersebut.
Kericuhan terjadi sekitar pukul 13.40 WIB, setelah tim gabungan berhasil memusnahkan 43 rakit PETI di Desa Pulau Bayur. Mobil dinas milik Kapolres, Kabag Ops, Satlantas, Satpol PP, serta kendaraan operasional Polres dan Ditpolairud turut menjadi sasaran perusakan. Sementara itu, satu sepeda motor milik petugas dibakar massa.
Seorang wartawan online juga terkena lemparan saat berlindung di kendaraan Kapolres. Meski mengalami luka ringan, insiden ini menambah daftar kekerasan yang kini menjadi fokus penyelidikan.
“Aparat telah mundur taktis ke Mapolsek Cerenti untuk menghindari bentrok lebih besar. Namun ini bukan langkah mundur dalam hukum. Kami akan kembali dengan tindakan hukum yang terukur,” kata Kombes Anom.
Setelah menerima laporan insiden, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan langsung menginstruksikan jajarannya untuk mengusut tuntas pelaku kerusuhan dan menyerang aparat serta wartawan. Polda juga telah menginventarisasi seluruh kerusakan kendaraan dinas sebagai dasar langkah hukum dan pemulihan logistik operasional.
Polda menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap PETI tidak akan berhenti, dan segala bentuk intimidasi atau kekerasan akan dihadapi secara profesional.
Meski ada perlawanan, Kapolres Kuansing AKBP Ricky Pratidiningrat menyebut mayoritas warga Cerenti sebenarnya mendukung langkah penertiban, karena mulai menyadari kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Hanya segelintir orang yang memicu perlawanan, diduga karena kepentingan ekonomi dari rakit PETI.
Sebagai langkah jangka panjang, Polda Riau mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat memiliki akses legal terhadap usaha tambang secara berkelanjutan. Pendekatan edukatif juga akan diperluas melalui sinergi dengan tokoh adat, agama, dan lembaga pemerintahan.
“Penegakan hukum ini bukan sekadar penghentian aktivitas ilegal, tetapi juga bagian dari upaya menyelamatkan Bumi Lancang Kuning dari kerusakan ekologis,” tutup Kombes Anom.**
