iniriau.com, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri meminta Badan Pusat Statistik (BPS) tidak terburu-buru menetapkan hasil Sensus Ekonomi 2026. BPS harus memastikan seluruh data telah sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Menurut Azwendi, proses pendataan yang telah berakhir pada 31 Agustus 2026 tersebut harus dilanjutkan dengan proses pencocokan dan verifikasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah adanya data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Data sensus harus benar-benar disinkronkan dengan hasil verifikasi di lapangan. Jangan sampai data yang tercatat berbeda dengan kondisi masyarakat sebenarnya,” kata Azwendi, Rabu (2/9/2026).
Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru itu menilai ketepatan data memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Terlebih, data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu rujukan dalam merancang program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta BPS memperhatikan berbagai indikator yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh. Tidak hanya jumlah pendapatan, tetapi juga kemampuan daya beli, daya saing ekonomi serta kondisi kesehatan masyarakat.
“Kalau ingin melihat tingkat kesejahteraan, tentu tidak bisa hanya dari satu indikator. Pendapatan per kapita, daya beli, daya saing dan kesehatan masyarakat juga perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Azwendi menyebut masih adanya keluhan masyarakat terkait hasil pendataan menjadi catatan yang perlu diperhatikan. Ia berharap temuan maupun masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses pemutakhiran data.
Menurutnya, kesalahan dalam pendataan berpotensi memengaruhi kebijakan pemerintah pada masa mendatang, termasuk program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“BPS harus cermat dalam memastikan data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Jangan sampai kesalahan pemutakhiran data kemudian berimbas pada kebijakan kesejahteraan,” pungkas Azwendi.**
.jpeg)
