iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri) membuka Program Studi Magister Kenotariatan (S2). Dukungan tersebut disampaikan melalui keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kurikulum dan review instrumen pendirian Program Studi S2 Magister Kenotariatan serta Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum yang digelar di Ballroom Hotel Royal Asnof Pekanbaru, Selasa (21/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan akademisi, pemerintah, organisasi profesi, hingga praktisi hukum untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus menjawab tantangan perkembangan regulasi dan transformasi digital di bidang pelayanan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengatakan pihaknya mendukung penuh lahirnya Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Riau. Menurutnya, keberadaan program studi tersebut akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya profesi notaris.
"Kami berharap kurikulum yang disusun tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis sehingga siap menghadapi tantangan profesi notaris dan perkembangan layanan hukum berbasis digital," ujar Rudy.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Riau siap terus bersinergi dengan perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan agar lulusan yang dihasilkan memiliki integritas, profesionalisme, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Dr. Hayatul Ismi, SH, MH, menjelaskan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan merupakan upaya menjawab kebutuhan tenaga profesional di bidang kenotariatan yang terus meningkat, terutama di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
"Program studi ini diharapkan menjadi wadah untuk melahirkan notaris yang kompeten sekaligus memperkuat kontribusi Fakultas Hukum Universitas Riau dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia," katanya.
Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai aspek penting, mulai dari kebutuhan pembukaan program studi, potensi calon mahasiswa, hingga peluang pengembangan profesi notaris di Riau. Pembahasan juga mencakup penyelarasan kurikulum dengan regulasi terbaru, praktik jabatan notaris, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Kanwil Kemenkum Riau turut memberikan sejumlah masukan, di antaranya perlunya penguatan pembelajaran berbasis praktik, penguasaan layanan AHU Online, pemahaman sistem pembinaan dan pengawasan notaris, serta penanaman etika profesi sejak masa perkuliahan.
FGD juga mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara Fakultas Hukum Universitas Riau, Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Notaris, organisasi profesi, dan praktisi melalui program magang, kuliah praktisi, simulasi layanan AHU Online, hingga penguatan laboratorium praktik.
Melalui sinergi tersebut, proses pendirian Program Studi S2 Magister Kenotariatan dan S3 Doktor Ilmu Hukum diharapkan berjalan optimal serta mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing, adaptif terhadap perubahan regulasi, dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di Provinsi Riau maupun tingkat nasional.**
