.jpg)
iniriau.com, DUMAI – Letaknya yang berada di pesisir Selat Malaka menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu titik strategis sekaligus rawan dalam arus lalu lintas internasional. Posisi tersebut membuat fungsi keimigrasian di wilayah ini memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar itu, Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026), untuk melihat secara langsung tata kelola serta pengawasan keimigrasian di wilayah pesisir, khususnya pelabuhan internasional Dumai.
Rombongan Komisi XIII DPR RI yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia disambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, bersama jajaran pejabat struktural dan para Kepala UPT Keimigrasian se-Riau.
Dalam paparannya, Agung menegaskan bahwa Imigrasi Riau tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, tetapi juga memperkuat pengawasan serta kontribusi terhadap penerimaan negara. Sepanjang 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Riau mencapai Rp112,6 miliar atau 182 persen dari target Rp61,8 miliar.
“Pengawasan kami perkuat, terutama di titik-titik pesisir yang rawan dijadikan jalur ilegal ke Malaysia. Kami mengedepankan pencegahan, penegakan hukum yang terukur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel,” ujar Agung.
Ia mengakui, kawasan perairan Riau masih menghadapi ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), sehingga koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M. Tolib, menjelaskan pihaknya terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan internasional dan memperkuat sinergi bersama TNI, Polri, Bea Cukai, BP3MI, serta instansi terkait lainnya.
Ketua Tim Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menilai Dumai merupakan wajah Indonesia di jalur pelayaran internasional. Karena itu, penguatan fungsi keimigrasian dinilai sangat strategis dalam menjaga keamanan serta kepentingan nasional.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian dan langkah pengawasan yang dilakukan Imigrasi Riau dan Imigrasi Dumai dalam menghadapi kompleksitas wilayah perbatasan,” ucapnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai mitra kerja, guna memastikan peran keimigrasian berjalan optimal dalam menjaga kedaulatan negara.**
