Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
PELANTIKAN pejabat eselon II di Pemprov Riau yang tak kunjung dilakukan bukan lagi soal teknis administrasi. Ini sudah berubah menjadi indikasi kegagalan kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Birokrasi disandera, sementara rakyat dipaksa menunggu tanpa kejelasan.
Alasan “menunggu izin Mendagri” sudah basi. Jika benar hanya soal izin, kenapa tidak dijelaskan secara terbuka izin yang mana, tersendat di mana, dan siapa yang bertanggung jawab? Negara ini diatur oleh hukum dan prosedur, bukan oleh misteri. Berbulan-bulan jabatan strategis dibiarkan dipegang pelaksana tugas. PLT di mana-mana. Ini bukan manajemen pemerintahan, ini pembiaran yang disengaja.
PLT tidak berani menandatangani keputusan besar, tidak berani mengambil risiko, dan akhirnya memilih aman. Akibatnya jelas: program jalan di tempat, anggaran tersendat, pelayanan publik melempem. Jabatan eselon II adalah jantung birokrasi. Menggantungnya sama dengan melumpuhkan pemerintahan dari dalam. Anehnya, kondisi ini seolah dianggap normal. Tidak ada rasa darurat, tidak ada tekanan moral. Seolah birokrasi boleh stagnan asal kekuasaan tetap aman.
Publik wajar curiga. Apakah ada nama-nama yang bermasalah hukum tapi tetap dipertahankan? Apakah ada tarik-menarik kepentingan politik di balik layar? Untuk jabatan tertentu, Ataukah birokrasi sengaja dilemahkan agar mudah dikendalikan? Ketika pemerintah memilih diam, kecurigaan menjadi masuk akal.
Pemprov Riau seharusnya belajar dari sejarahnya sendiri. Daerah ini berkali-kali tersandung kasus korupsi, OTT, dan skandal jabatan (jual beli jabatan ) dll.
Tapi alih-alih berbenah, justru kembali mempertontonkan pola lama: ragu, lamban, dan tidak transparan. Lebih memprihatinkan lagi jika jabatan eselon II dijadikan alat kompromi. Jika pelantikan ditahan demi kepentingan politik, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap prinsip pemerintahan yang bersih.
Birokrasi bukan milik kelompok, bukan alat tawar-menawar, melainkan instrumen negara untuk melayani rakyat. Yang dikorbankan dari semua ini bukan ASN yang menunggu jabatan, tapi masyarakat Riau. Pelayanan publik kehilangan pemimpin yang sah, pembangunan kehilangan arah, dan kepercayaan publik terus tergerus.
Pemprov Riau harus berhenti bersembunyi. Jika semua syarat sudah lengkap, segera lantik. Jika belum, buka ke publik apa masalahnya. Jangan jadikan ketidakpastian sebagai kebijakan tidak tertulis. Karena pemerintahan yang takut mengambil keputusan bukanlah pemerintahan yang hati-hati, melainkan pemerintahan yang gagal. Dan Riau tidak pantas dipimpin oleh keraguan.**
