iniriau.com, BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari persoalan hukum. Komitmen itu dipertegas melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis, Selasa (12/8/2025) di Ruang Rapat Kejari Bengkalis.
Penandatanganan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt. Kepala Dinas PMD, Andris Wasono, bersama Kepala Kejari Bengkalis, Nanda Lubis, disaksikan jajaran pejabat dari kedua belah pihak.
Menurut Andris, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengawal kebijakan dan kegiatan desa agar berjalan aman secara hukum.
“Kami ingin semua proses di pemerintahan desa tidak hanya tertib administrasi, tapi juga kuat secara hukum. Dengan begitu, pembangunan bisa berlari tanpa tersandung masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan kejaksaan sebagai mitra tidak sekadar formalitas, melainkan wadah konsultasi, pendampingan, hingga pencegahan potensi persoalan sejak dini.
“Lebih baik kita mencegah masalah sebelum terjadi, daripada menghabiskan energi untuk menyelesaikannya,” kata Andris.
Kepala Kejari Bengkalis, Nanda Lubis, menyambut baik kerja sama tersebut dan menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan maksimal.
“Sinergi ini akan membuat pemerintahan desa di Bengkalis lebih berdaya saing, transparan, dan terpercaya di mata masyarakat,” tutur Nanda.
Acara diakhiri dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol eratnya kemitraan. Pemkab Bengkalis optimistis, kerja sama ini akan menjadi pondasi kokoh untuk mewujudkan desa-desa yang berintegritas tinggi, selaras dengan visi Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.** (Infotorial)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
