PEKANBARU, RidarNews.com - Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengaku kaget terkait rencana Pemerintah Provinsi Riau membangun fly over atau jembatan layang untuk mengatasi kemacetan di persimpangan Mal SKA Pekanbaru.
"Karena status jalan itu merupakan jalan negara, sehingga, pembangunan fly over disana haruslah menggunakan APBN," ujar legislator yang akrab disapa Dedet itu, sembari menilai rencana itu kecil kemungkinan bisa direalisasikan pada tahun 2018 mendatang.
Alasan Dedet cukup masuk akal, karena jalannya bukan jalan provinsi, tetapi jalan negara.
"Ngapain kita bikin pakai uang kita. Uang kita ini kita gunakan membantu masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya yang sering menderita banjir, membangun waduk. Biarkanlah ini (fly over,red) negara yang bayar. Jangan kita ulangi kesalahan kita gaya-gayaan mengaspal jalan Pekanbaru-Bangkinang," sambungnya.
Selain itu, Politisi Partai Demokrat asal Kota Pekanbaru itu juga tidak melihat dan membaca rencana pembangunan fly over di persimpangan Mal SKA Pekanbaru di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2018. Yang ada, katanya, yaitu rencana pembangunan fly over di persimpangan Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.
"Setelah saya cek di RPJMD, tidak muncul (rencana pembangunan fly over di persimpangan Mal SKA). Kemudian di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara,red) RAPBD tahun 2018 tidak nampak adanya fly over di SKA. Yang ada fly over di Pasar Pagi (Arengka). Saya pun tidak paham, tapi secara administrasi, saya lihat di RPJMD-nya tidak ada, di KUA-PPAS yang diusulkan tahun 2018, justru dari pemerintah, tidak ada," ungkap Dedet, Senin, 3 Juli 2017.
Dedet juga tidak mengetahui apakah kebijakan ini bisa dirubah. Dirinya tidak mengerti apakah bisa nomenklatur yang sudah tertera di dalam RPJMD dan KUA-PPAS bisa dirubah. "Karena jika ada pembahasan untuk menaikkan atau menurunkan jumlah anggaran bisa membuat kebijakan baru, apakah bisa," tanyanya.
"Bagi Saya, Saya menginginkan adanya solusi (mengatasi kemacetan) di SKA itu. Makanya dari awal kami buat perencanaan, tapi babak belur. Semua hancur karena adanya izin-izin yang dikeluarkan (untuk pendirian sejumlah bangunan di sekitar Mal SKA Pekanbaru). Maka gagallah proyek itu," sambungnya.
Ketidakmampuan melakukan lobi ke Pemerintah Pusat ditengarai sebagai penyebab Pemprov Riau tidak mampu membawa dana pusat ke Riau. Walaupun sejumlah pejabat Pemprov Riau kerap bolak-balik ke Jakarta, namun tidak memberikan dampak apa-apa bagi pembangunan Riau.
"Saya dapat laporan orang kita bolak balik aja kesana (Jakarta,red). Tapi ngapain aja kesana, saya tidak tahu. Laporannya untuk melobi tapi hasilnya tidak ada. Kalau tidak mampu, biar kami (DPRD Riau,red) melobi kesana.
Gubernur kan paham medan dia disitu. Gubernur bisa melobi lah, jangan dilepas, kalau dinas tidak mampu, kepala daerah harus turun langsung," imbuhnya.
sumber: riaueksis.com
.jpeg)
