iniriau.com, PEKANBARU – Ratusan mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR) mendatangi Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (20/10/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), transparansi beasiswa, hingga penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Aksi dimulai ketika mahasiswa Unilak tiba di gerbang timur kantor gubernur sekitar pukul 14.25 WIB. Massa kemudian menyampaikan orasi dan meminta Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menemui mereka.
Dalam aksi itu, persoalan kabut asap menjadi salah satu sorotan utama. Mahasiswa menilai penanganan karhutla belum menjawab keresahan masyarakat yang terdampak asap, termasuk risiko gangguan kesehatan.
“Karhutla sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Sudah banyak teman-teman kami terkena ISPA,” ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Massa mendesak Pemerintah Provinsi Riau mengevaluasi penanganan karhutla, membuka penggunaan anggaran secara transparan, serta memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, termasuk perusahaan, dilakukan tanpa tebang pilih.
Mahasiswa juga meminta koordinasi lintas provinsi diperkuat agar persoalan kabut asap dapat ditangani secara terpadu.
Sekitar pukul 15.00 WIB, mahasiswa UIR menyusul dan bergabung dengan massa Unilak. Mereka membawa tuntutan serupa, yakni meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi karhutla dan melindungi masyarakat dari paparan asap.
“Kami datang kembali dengan tuntutan yang sama, yaitu soal kabut asap karhutla. Ini sudah menjadi keresahan seluruh masyarakat Riau,” kata seorang orator mahasiswa UIR.
Selain masalah lingkungan, mahasiswa menuntut keterbukaan dalam pelaksanaan program beasiswa Riau Cerdas. Mereka meminta informasi mengenai alokasi anggaran, jumlah penerima, serta mekanisme seleksi dibuka agar kesempatan memperoleh beasiswa lebih merata.
Persoalan kurang bayar DBH dari pemerintah pusat, khususnya yang bersumber dari sektor minyak dan gas bumi, juga menjadi perhatian mahasiswa. Mereka meminta kejelasan mengenai persoalan tersebut dan percepatan penyelesaiannya.
Dalam orasi, mahasiswa turut menyinggung persoalan tempat hiburan malam (THM) yang dikaitkan dengan dugaan aktivitas LGBT. Mereka meminta pemerintah memperjelas kebijakan serta pengawasan terhadap persoalan tersebut.
Mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang disampaikan mendapat tanggapan dari Pemprov Riau dan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, terutama terkait penanganan karhutla, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.**
