iniriau com, BENGKALIS — Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis meminta persoalan pemerataan listrik dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bathin Solapan mendapat perhatian serius.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi I bersama Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan, Dinas PMD, serta pengelola BUMDes, Kamis (10/9/2026).
Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Tantowi Saputra Pangaribuan mengatakan rapat dilakukan untuk mengetahui kondisi kelistrikan sekaligus perkembangan BUMDes di setiap desa.
“Kami ingin ada kejelasan mengenai kinerja BUMDes, termasuk usaha dan pendapatan yang dihasilkan. Data yang jelas penting agar pengelolaannya dapat dipantau,” ujarnya.
Dari pemaparan Dinas PMD, baru dua desa di Kecamatan Bathin Solapan yang BUMDes-nya tercatat telah memberikan pendapatan bagi desa. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.
Wakil Ketua I DPRD Bengkalis Muhammad Arsya Fadillah juga menyoroti jaringan listrik yang belum maksimal di sejumlah wilayah, termasuk Desa Buluh Manis.
“Pemerataan listrik sangat penting karena berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Persoalan ini perlu dikoordinasikan bersama, termasuk dengan PLN,” katanya.
Arsya turut meminta pengawasan BUMDes dilakukan langsung ke lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administrasi.
“Monitoring harus dilakukan secara langsung sehingga kita mengetahui kondisi dan hasil BUMDes sebenarnya. Data manual dan aplikasi juga harus sesuai,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy mengatakan BUMDes di wilayahnya telah berjalan, namun masih membutuhkan penguatan dalam menggali potensi desa dan meningkatkan kinerja pengelola.
Ia berharap sinergi pemerintah kecamatan, desa dan DPRD dapat mempercepat penyelesaian persoalan listrik sekaligus mendorong BUMDes agar memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.**(Inf)
