iniriau.com, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) membawa delapan tuntutan dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Aksi mahasiswa tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat, mulai dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan.
Salah satu tuntutan pertama mahasiswa adalah penghentian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kedua pelaksanaan reforma agraria yang dinilai harus dilakukan secara nyata.
Ketiga nahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.
Selain itu, keempat BEM UI meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis nasional (PSN). Kelima penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keenam mahasiswa menolak pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka meminta penguatan kembali otonomi daerah.
Ketujuh BEM UI turut mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana, sekaligus mempercepat proses pemulihan.
Tuntutan terakhir kedelapan berkaitan dengan ruang sipil. Mahasiswa meminta penghentian tindakan represif serta intervensi TNI dan Polri dalam kehidupan sipil, termasuk pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).
Delapan tuntutan tersebut menjadi poin utama yang disuarakan mahasiswa dalam aksi di tengah pengamanan ketat aparat kepolisian di sekitar Bundaran HI.**
