.jpeg)
Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
ASSESSMENT adalah proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi tentang kinerja, kemampuan, atau karakteristik individu ASN atau suatu program untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks bekerja dan sebagainya.. Harapan masyarakat Riau kedepan:
1. Mengakhiri “jual beli jabatan” yang selalu dibantah, tapi semua orang tahu jatah prema itu ada.
Assessment harus menjadi pagar keras yang menutup ruang tawar-menawar jabatan. Tidak ada lagi pejabat naik karena kedekatan, setoran proyek, atau rekomendasi yang dibungkus “prestasi imajinatif”. Ke depan, assessment diharapkan jadi filter besi: siapa tak layak, gugur. Siapa layak, naik tanpa titipan.
2. Menempatkan orang yang benar pada kursi yang benar
Riau butuh kepala dinas yang berkompetensi teknis kuat, bukan yang hanya lihai membaca selera atasan. Assessment harus memastikan pejabat Eselon II benar-benar punya kemampuan memimpin, kapasitas manajerial, visi pembangunan dan integritas yang teruji. Bukan sekadar pandai membuat laporan cantik.
3. Menutup era “pejabat foto-foto” dan membuka era problem solver
Hasil assessment diharapkan memunculkan pejabat yang paham akar masalah Riau: kemiskinan, lingkungan, investasi mandek, APBD boros, pad kecil, perencanaan kopi paste, pengawasan amburadul, tanah ilegal 1,2 juta ha, karhutla dan banjir penyakit tahunan. Bisa bekerja cepat. Bisa mengambil keputusan tanpa menunggu “sinyal politik” Riau butuh eksekutor, bukan pejabat pencitraan.
4. Transparansi skor dan hasil, tanpa ruang gelap manipulasi
Publik berharap assessment Eselon II tidak lagi jadi formalitas. Ke depan Hasilnya dibuka, minimal skor kompetensi. Prosesnya diaudit, pengangkatan pejabat dikaitkan langsung dengan hasil tes.
5. Menghadirkan pejabat yang berani bicara jujur ke gubernur
Assessment harus mencari pejabat yang berani memberi data yang sebenarnya, bukan yang hanya berkata: “Siap, Pak. Beres, Pak.” Tanpa pernah beres. Riau butuh kepala dinas, kabadan, ka biro yang berani mengatakan tidak, ketika kebijakan berpotensi merugikan daerah.
6. Mengakhiri budaya “setor proyek”, membuka budaya kinerja
Publik menunggu assessment yang bisa membersihkan struktur dari pejabat yang mengatur fee proyek. Bermain penunjukan langsung. Menjadi broker jabatan di bawahnya. Assessment harus menjadi garis pemisah antara pejabat yang bekerja dan yang mencari rente.
7. Menghasilkan Eselon II yang mampu mengawal APBD dengan akal sehat
Ke depan, pejabat yang lulus assessment diharapkan menjadi penjaga konsistensi program. Efisiensi anggaran pengendalian korupsi, Penghapusan proyek siluman, penghentian “pergeseran anggaran” yang semena-mena. Riau tak boleh lagi terjebak dalam lingkaran WDP dan proyek yang tak jelas manfaat.
8. Menyiapkan generasi baru birokrat profesional, bukan “anak binaan politik”
Assessment diharapkan menjadi pintu regenerasi. Yang tidak sesuai kompetensi, turun. Yang muda, integritas baik, naik. Tidak ada lagi jabatan yang diwariskan seperti pusaka.
9. Menjadi dasar rotasi besar-besaran yang benar-benar berdasarkan performa
Setelah assessment, publik berharap gubernur berani melakukan rotasi pejabat yang gagal total promosi bagi pejabat berprestasi. Reposisi bagi pejabat yang salah tempat. Semua berdasarkan data, bukan “catatan kecil” dari orang dekat.
10. Membawa Riau keluar dari budaya “asal selamat”
Assessment seharusnya melahirkan pejabat Eselon II yang bekerja bukan untuk menyenangkan atasan, tetapi untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan layanan publik dan mengembalikan martabat birokrasi Riau.
Jika assessment ke depan hanya menjadi acara seremonial, Riau akan tetap dikelola oleh pejabat yang pintar menyusun laporan, tapi gagal mengubah apa pun. Tapi jika assessment benar-benar dijalankan dengan integritas, ia bisa menjadi titik balik: Dari birokrasi feodal menuju birokrasi modern. Dari pejabat penonton ke pejabat penggerak.**
.jpeg)