iniriau.com, PEKANBARU – Komisi IV DPRD Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dalam rangka finalisasi Rencana Kerja (Renja) 2026. Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV, Zulfatli Alhamdi, didampingi Ketua Komisi IV Ma’amun Solihin dan Wakil Ketua Darmalis, berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kamis (20/11/2025).
Rapat turut dihadiri lengkap anggota Komisi IV DPRD Riau: Suyadi, Munawar Syahputra, Manaharan Nabi Tupulu, Samsuri Daris, Jons Adeno Pendra, Hairul Humam, Kasir, dan Dodi Saputra. Dari pihak eksekutif hadir Plt Kepala Dinas ESDM Riau, Sakinah, bersama jajaran dinas.
Dalam pemaparan awal, Sakinah menjelaskan arah kebijakan ESDM untuk tahun 2026, termasuk rencana pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar wilayah PLN UP3 Dumai, Rengat, Bangkinang, dan Pekanbaru. Ia juga memaparkan rekap izin pengusahaan air tanah se-Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi pemanfaatan sumber daya.
Sejumlah anggota komisi menyoroti pentingnya pemerataan program. Suyadi mempertanyakan sejauh mana distribusi kegiatan benar-benar menyentuh seluruh kabupaten/kota agar tidak terjadi ketimpangan. Sementara itu, Kasir meminta penjelasan mengenai proporsi anggaran yang langsung berdampak pada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sakinah menegaskan bahwa sekitar 30 persen anggaran 2026 dialokasikan langsung untuk kebutuhan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan PLN serta pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan agar wilayah yang belum pernah menerima bantuan dapat menjadi prioritas pada tahun mendatang. Persoalan air bersih, yang masih banyak dikeluhkan warga, juga tetap diakomodasi dalam perencanaan.
Wakil Ketua Komisi IV Darmalis menuturkan bahwa DPRD selalu mendorong agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara merata, termasuk untuk daerah yang selama ini belum tersentuh program. Anggota lainnya, Dodi Saputra, turut mengingatkan pentingnya memastikan semua daerah mendapat alokasi anggaran sesuai kebutuhan.
Ketua Komisi IV Ma’amun Solihin menegaskan bahwa orientasi pembahasan Renja harus bermuara pada pelayanan publik. Ia meminta penyesuaian anggaran agar kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dapat diprioritaskan. “Geser saja anggaran ke pelayanan masyarakat. Yang tidak prioritas bisa dipindahkan,” tegasnya. Ia juga meminta tenaga ahli komisi merekap hasil rapat dan menyampaikannya kepada Badan Anggaran.
RDP ini diharapkan memperkuat keselarasan antara DPRD dan Dinas ESDM Riau dalam memaksimalkan pelayanan energi serta memastikan program 2026 menjangkau masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Provinsi Riau.**(ADV)
.jpeg)
