iniriau.com, PEKANBARU — Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Riau untuk membahas finalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Rabu (19/11/2025) di ruang rapat komisi.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim, serta dihadiri Anggota Komisi I Hardianto, Andi Darma Taufik, dan Zulaikhah. Dari pihak dinas, hadir langsung Kepala Dinas PMD Dukcapil Mhd Firdaus beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Dinas PMD Dukcapil memaparkan evaluasi pelaksanaan program sepanjang 2025, realisasi anggaran, hingga penyampaian kebutuhan belanja wajib dan prioritas dalam KUA-PPAS RAPBD 2026.
Kepala Dinas PMD Dukcapil Riau, Mhd Firdaus, menegaskan bahwa fokus kerja pada 2026 tetap diarahkan pada penguatan desa dan upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Pembinaan lembaga desa, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) masih menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian desa,” ujarnya.
Anggota Komisi I Hardianto mengusulkan agar BKK provinsi mencakup dukungan tambahan seperti kegiatan kepemudaan, olahraga desa, serta bantuan bagi Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).
“BKK jangan hanya fokus pada fisik. Kegiatan sosial dan pengembangan SDM desa juga perlu diberi perhatian,” jelasnya.
Sementara itu, Zulaikhah menekankan agar program BKK tetap dipertahankan demi menjamin keberlangsungan insentif guru ngaji di desa.
Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim menutup rapat dengan apresiasi kepada seluruh pihak. “Terima kasih atas masukan dan kehadirannya. Semoga kolaborasi antara DPRD dan mitra kerja terus terjaga,” katanya.
RDP ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan APBD 2026 yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola anggaran yang transparan dan berpihak pada masyarakat.**(ADV).
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)