.jpeg)
iniriau.com, PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
Sejumlah catatan disampaikan Banggar, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, penguatan belanja modal, pembenahan kinerja BUMD hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan serta realisasi APBD hingga semester pertama 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggali seluruh sumber pendapatan yang masih dapat dioptimalkan, termasuk pajak, retribusi, aset daerah dan BUMD.
“Peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah pengelola pendapatan, tapi harus menjadi tanggung jawab seluruh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing,” kata Edi dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (28/9/2026).
Sementara pada sisi belanja, Banggar meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap belanja pegawai dan TPP serta menekan pengeluaran barang dan jasa yang kurang prioritas. Anggaran untuk belanja modal dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat diminta tetap diperkuat.
Banggar juga menilai keterbatasan fiskal harus diikuti dengan strategi pengelolaan anggaran yang lebih selektif. Efisiensi, kata Edi, bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi mengalihkan belanja kepada program yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Banggar meminta pemerintah memperkuat koordinasi dalam menangani sejumlah persoalan daerah, termasuk distribusi BBM dan karhutla.
Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan rekomendasi Banggar menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menjalankan APBD Perubahan 2026.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Provinsi Riau terus bergerak, pelayanan publik semakin baik, perekonomian masyarakat semakin kuat, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” kata Kaderismanto.**(ADV)
