iniriau.com, Pekanbaru – Isu pelik seputar keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi kembali mencuat dalam kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ke Provinsi Riau. Fokus utama pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Riau pada Kamis (10/7/2025) ini adalah mendengar langsung aspirasi warga yang selama ini hidup berdampingan dengan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), kawasan hutan dataran rendah yang kaya keanekaragaman hayati namun juga menyimpan konflik sosial yang panjang.
Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM bersama Ketua DPRD Kuansing hadir langsung dalam forum tersebut. Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Kuansing turut serius dalam memperjuangkan nasib masyarakatnya yang terdampak langsung oleh kebijakan konservasi di sekitar TNTN.
“Kami tidak ingin rakyat kami terpinggirkan di negeri sendiri. Mereka sudah hidup dan menggantungkan harapan di kawasan itu sejak lama, jauh sebelum TNTN ditetapkan. Maka keadilan sosial harus berjalan beriringan dengan keadilan ekologis,” tegas Suhardiman di hadapan forum.
TNTN, yang ditetapkan sebagai taman nasional sejak 2004, berada di wilayah Kabupaten Pelalawan dan sebagian Indragiri Hulu. Kawasan ini menjadi habitat penting bagi satwa langka seperti gajah dan harimau Sumatra. Namun, kebijakan pelestarian yang diterapkan tanpa skema transisi sosial yang matang justru memicu ketegangan. Ribuan hektare lahan yang telah dikelola masyarakat untuk bertani dan berkebun diklaim sebagai wilayah konservasi, memunculkan konflik lahan, hilangnya sumber penghidupan, dan meningkatnya gangguan dari satwa liar.
Dalam rapat tersebut, berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan DPR RI, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat, sepakat bahwa penanganan TNTN harus lebih inklusif. Pendekatan yang hanya mengedepankan penegakan hukum dinilai tidak cukup tanpa ada dialog sosial, pemetaan partisipatif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama menyusun ulang strategi yang lebih manusiawi. Rakyat jangan jadi korban di tengah ambisi pelestarian,” tambah Suhardiman.
Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan Tesso Nilo secara adil dan berkelanjutan.**
