iniriau.com, TEMBILAHAN - Kebijakan Pj Bupati Inhil H Herman yang mengintruksikan 'meratakan' Kelapa Gading dan Pasar Dayang Suri beberapa waktu lalu, mulai dikeluhkan masyarakat. Khususnya pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan berjualan.
Kebijakan untuk menutup Kelapa Gading dan Dayang Suri atas permintaan tokoh agama dan masyarakat. Di dua tempat tersebut dianggap sangat meresahkan masyarakat karena banyak warung remang-remang.
Pro kontra pun bermunculan.
Respon baiknya, masyarakat menilai penutupan dua tempat tersebut bisa mengembalikan citra positif Kota Tembilahan.
Sedangkan dari pihak yang kontra misalnya datang dari R (34) yang sehari-hari berjualan di Kelapa Gading. Ia mengeluhkan kebijakan Pj Bupati H Herman sebagai bentuk ketidakberpihakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat kecil.
"Kita mengapresiasi kinerja pak Pj Bupati Herman dalam rangka menertibkan lokasi yang dinilai kurang baik ini. Tapi tolong pak, pedagang kecil kek kami ni dipikirkan juga, jangan asal bongkar bongkar tanpa solusi. Kami cari makan juga pak untuk isi perut," ungkap R menuturkan.
Dirinya menuturkan, kebijakan Pj Bupati Inhil H Herman tidak disertai solusi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat ke bawah.
"Baru selesai covid ekonomi kami hancur hancuran. Eh baru satu tahun ini kami mulai berdagang lagi, mulai lagi merintis ekonomi kami, tapi sudah digilas pula," ungkap R.
R berharap Pemerintah segera mencarikan jalan tengah terbaik agar masyarakat yang terdampak penggusuran tidak luntang lantung, apalagi sudah memasuki bulan suci Ramadhan.
"Besok sudah puasa, sebentar lagi lebaran, kami nganggur di rumah, anak-anak butuh makan. Kalau mengikuti kehendak saja memang bagus untuk memberantas maksiat, tolong pikirkan masyarakat yang cari beras dari hasil yang baik juga. Dan juga sampai saat ini tidak ada pembinaan dari Pemerintah Daerah. Kalau ada, kami siap ikut dalam rangka mendukung ekonomi yang positif, bukan seperti ini yang main bongkar saja tapi tidak ada solusi dari pemerintah," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Indragiri Hilir Martha Haryadi saat dikonfirmasi awak media membantah keluhan R. Ia
menyatakan pemda sudah pernah memberikan edukasi kepada pedagang.
"Pedagang yang berada di pasar yang di bangun pemerintah daerah minimal setahun sekali saat penarikan retribusi atau saat adanya laporan masyarakat oleh petugas trantib, selalu diawali dengan memberikan pembinaan atau edukasi kepada pemilik los/kios yang di bangun pemda," tulis Marta Haryadi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh wartawan.*
