iniriau.com,PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) turut buka suara terkait bentrokan antara tim gabungan keamanan dengan kelompok masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri).
Bentuk keprihatinan itu, LAMR memberikan pernyataan senasib sepenanggungan masyarakat Melayu dalam bentuk maklumat dengan nomor: M-441/LAMR/IX/2023. Ahad (10/9/23). Maklumat ini juga akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ada pun bunyi dari maklumat tersebut yakni pertama, LAMR Provinsi Riau, sangat menyesalkan terjadinya bentrokan antara tim gabungan keamanan dengan kelompok masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang, yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan baik fisik dan psikologis.
Kedua, meminta kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tidak menggunakan cara-cara represif, intimidatif, dan kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu yang mempertahankan hak dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang.
Ketiga, meminta kepada para pihak untuk menahan diri dalam proses penyelesaian yang dilakukan dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kemanusiaan.
Keempat meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah bijak dan berkeadilan serta kepastian dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang
Maklumat ini merupakan hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAMR Datuk Seri Marjohan Yusuf. Kemudian Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil.
Sementara Sekum MKA LAM Riau Alang Rizal, meminta kepada aparat berwenang membebaskan warga Rempang dan Galang yang ditahan serta dikembalikan pada keluarganya.
“Harus penyelesaian yang tuntas tidak terjadi insiden serupa di masa mendatang. Kehadiran negara diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat adat di Rempang dan Galang,” ujar Alang Rizal.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
