iniriau.com, PEKANBARU - Saat ini dari total 6.172 Hektare (Ha) luasan Taman hutan raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim (SSH) di provinsi Riau, 70 persen sudah dirambah. Mayoritas perambahan tersebut digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
Mengatasi hal tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Dr Matnuril mengatakan, pihaknya melakukan Konsultasi Publik Revisi Penataan Blok dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura SSH bersama instansi terkait.
"Konsultasi publik ini dilakukan untuk melakukan penataan blok baru dikawasan Tahura SSH. Karena berdasarkan hasil evaluasi, terhadap penataan blok yang sebelumnya banyak terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan saat ini," katanya.
Dilanjutkan Nuril, contoh yang terjadi di lapangan yakni terjadi konflik penguasaan non prosedural. Sehingga di lokasi tersebut tidak bisa dilakukan rehabilitasi, sehingga untuk melakukan upaya rehabilitasi melalui kemitraan harus dilakukan perubahan fungsi blok. Seperti yang dulunya blok khusus, menjadi blok rehabilitasi.
"Sehingga kemitraan konservasi untuk perbaikan ekosistem bisa diterapkan," sebutnya.
Dijelaskan Nuril, saat ini di Tahura terdapat lima blok, seperti blok pemanfaatan, blok koleksi, blok perlindungan, blok rehabilitasi dan blok khusus. Untuk penataan blok terbaru ini dominasinya ada pada blok rehabilitasi.
"Karena berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim dari Universitas Riau, sekitar 71 persen kawasan Tahura SSH ini sudah dilakukan perambahan yang didominasi kebun kelapa sawit, kemudian ada juga pemukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum dan juga termasuk jalan desa," ujarnya.**
.jpg)
