iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Inhil telah meraih enam Kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu Bupati Inhil HM Wardan menerima plakat dan piagam dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Riau, H Syamsuar, Senin (5/12/2022).
Penghargaan diterima Bupati HM Wardan bersamaan dengan kegiatan penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Serindit, Provinsi Riau.
Bupati HM Wardan menyebutkan penghargaan ini adalah apresiasi DJPb Riau, yang menilai Kabupaten Indragiri hilir telah lebih dari 5 kali mendapatkan WTP secara berturut-turut. Menurutnya penghargaan ini bisa diraih karena adanya sinergitas dan kerjasama antar stakeholder pada setiap instansi di Pemerintah Kabupaten Indragiri hilir.
HM Wardan juga berharap kinerja yang seperti ini harus dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Sehingga visi Pemkab Inhil dalam mewujudkan Kabupaten Inhil yang berrmarwah dan bermartabat dapat terwujud.
"Tanpa adanya kolaborasi antar semua pihak, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan penghargaan ini. Jadi kami harap tetaplah jaga kekompakan, kerjasama dan sinergitas yang telah terbangun selama ini," ucap HM Wardan.
"Terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, kepada BPK dan Pemerintah Provinsi Riau. Semoga Kabupaten Indragiri hilir tetap dapat terus mempertahankan penghargaan ini dengan kinerja yang terus lebih baik," tutup Bupati HM Wardan.
Penghargaan yang diberikan kepada Bupati Inhil HM Wardan ini adalah bentuk apresiasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Riau, kepada seluruh daerah di Provinsi Riau yang telah meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau.
Kabupaten Indragiri Hilir hingga tahun 2022 ini telah meraih enam kali berturut-turut mendapat predikat WTP dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
