iniriau.com, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Forum Nasional Pembangunan Hukum 2026 di Aula Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rabu (14/10/2026). Forum ini membahas strategi pembenahan tata kelola peraturan perundang-undangan agar lebih terintegrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Edison Manik, hadir bersama jajaran dalam agenda penyusunan aksi nasional untuk meningkatkan kualitas regulasi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menekankan pentingnya harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mencegah tumpang tindih aturan. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta peningkatan kompetensi perancang regulasi juga menjadi perhatian.
Kepala BPHN, Min Usihen, menambahkan bahwa evaluasi peraturan perlu dilakukan secara sistematis dengan dukungan data yang akurat dan keterlibatan pemangku kepentingan.
Kanwil Kemenkum Riau berharap hasil forum tersebut dapat memperkuat penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah. Upaya ini ditujukan untuk menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan hukum, memberikan kepastian, dan menjawab kebutuhan masyarakat Riau.**
