iniriau com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berkomitmen memperkuat kinerja dan integritas organisasi menyusul pelantikan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum RI, Senin (12/10/2026).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Edison Manik, setelah mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan secara virtual dari Aula Serba Guna Ismail Saleh, Pekanbaru.
Edison mengikuti kegiatan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Riau. Sementara itu, prosesi utama berlangsung di Selasar Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Jakarta, dipimpin Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Dalam agenda tersebut, Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak menerima jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dari Hendro Pandowo. Prosesi juga diisi dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sumpah dan pakta integritas, serta pelantikan Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam arahannya menyebut penataan dan rotasi pejabat merupakan langkah organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat pencapaian target Asta Cita Presiden.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tanggung jawab dan memastikan program strategis kementerian terus berjalan secara berkelanjutan.
Edison mengatakan, jajaran Kemenkum Riau siap menerjemahkan arahan pimpinan pusat ke dalam pelaksanaan tugas di wilayah, terutama dalam menjaga integritas, meningkatkan pengawasan internal, dan memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Arahan Bapak Menteri menjadi pedoman utama bagi kami di wilayah untuk terus menjaga integritas, memperkuat pengawasan internal, serta menyelaraskan kinerja organisasi demi mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan makin mudah bagi masyarakat Riau,” ujar Edison.
Menurutnya, keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan jajaran di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan hukum yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.**
