iniriau.com, Pekanbaru – Deklarasi Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Riau akan dilaksanakan bertepatan pada peringatan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026.
Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau yang terdiri dari 60 organisasi di bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), transparansi anggaran, kehutanan, perhutanan sosial, dan kebijakan publik, kembali berkunjung ke DPRD Riau Senin (5/10) di Pekanbaru.
"Kita kembali berkunjung ke DPRD Riau agar percepatan deklarasi KPHD Riau segera terealisasi. Target kita pada peringatan har sumpah pemuda tersebut. Ini kan wadah lintas fraksi di parlemen yang menyatukan visi misi anggota dewan yang punya komitmen terhadap isu-isu lingkungan hidup," kata perwakilan KMS Riau Johny Setiawan Mundung.
Di DPRD Riau rombongan KMS Riau diterima oleh sejumlah fraksi partai seperti fraksi partai Gerindra dan PDI-P Riau. Ketua Fraksi partai Gerindra Riau Ginda Burnama mengatakan, jika partai Gerindra mengapresiasi inisiatif dan berkomitmen untuk segera merealisasikan KPHD Riau ini.
Ginda bahkan langsung mengutus tiga anggota fraksi dari fraksi partai Gerindra Riau yaitu, dirinya sendiri (Ginda Burnama), Androy Aderianda, dan Edi Basri.
"Ini politik hijau di Bumi Lancang Kuning. Kita apresiasi dan berkomitmen untuk percepatan deklarasi KPHD Riau ini. Wadah ini sangat penting untuk menyelamatkan lingkungan hidup di Riau yang sudah banyak rusak dalam beberapa tahun terakhir ini," kata Ginda.
Sementara itu, reuni para pejuang ekologis terjadi di ruang fraksi PDI-P Riau. Reunian tersebut cukup beralasan karena Ketua Fraksi PDI-P Riau, Makmun Solikhin memiliki rekam jejak yang lekat dengan gerakan sipil. Ia bersama aktivis KMS Riau pernah berjuang bersama dalam Konsorsium Masyarakat Sipil untuk menyelamatkan hutan Riau.
"Kali ini kita bertemu lagi dalam percepatan KPHD Riau, tentu kita sangat mendukung dan menyambut baik wadah ini demi mempercepat lahirnya regulasi hijau daerah, seperti Perda Lingkungan Hidup, Perda Perhutanan Sosial, Perda Mangrove Riau, hingga Perda Masyarakat Hukum Adat/Ulayat yang saat ini sedang dibahas serius oleh DPRD Riau," ujar Makmun yang didampingi anggota fraksinya Robin Hutagalung.
Sebagai bentuk keseriusannya, Fraksi PDI-P bahkan siap memfasilitasi jalannya Deklarasi Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau tersebut. "Kami juga akan mengundang perwakilan Anggota DPRD dari tingkat Kabupaten dan Kota se-Riau, Insyaa Allah," tutup Makmun dengan nada optimis.
KMS Riau berharap langkah legislasi dan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Riau dapat melesat lebih cepat.
Pada pertemuan lintas fraksi turut hadir perwakilan tokoh KMS Riau seperti, Johny Setiawan Mundung dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa), Hasan Supriyanto dari Riau Research Center, Sri Wahyuni dari Yayasan Bunga Bangsa/Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan GEDSI, Defi dari WALHI Riau, Gusmansyah FITRA Riau, serta Sukarno dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat.**
