iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mulai memperkuat persiapan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial menjelang penerapan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (DPS) yang direncanakan berlaku secara nasional pada Oktober 2026.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pembaruan data penerima bantuan menjadi langkah penting agar penyaluran bansos ke depan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk memastikan data warga yang berhak menerima bantuan telah tercatat dan terus diperbarui sebelum sistem digital tersebut diterapkan secara penuh.
“Digitalisasi Perlindungan Sosial menjadi instrumen untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan. Karena itu, pendataan harus terus diperkuat agar masyarakat yang berhak tidak terlewat,” kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (21/9/2026).
Ia menegaskan, proses pendataan tidak cukup hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga harus mampu menjangkau warga yang membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam basis data pemerintah.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Riau mendorong penambahan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di berbagai daerah. Agen ini nantinya berperan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan pembaruan data calon penerima bantuan sosial.
Dengan bertambahnya jumlah agen, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan pendataan semakin luas sekaligus memudahkan pemutakhiran informasi sosial di tingkat daerah.
“Keberadaan Agen Perlinsos sangat penting agar masyarakat kurang mampu bisa terdata dengan baik dan penyaluran bansos tahun 2027 benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Pemprov Riau berharap seluruh kabupaten dan kota dapat mempercepat langkah persiapan sehingga implementasi Digitalisasi Perlindungan Sosial berjalan optimal saat diluncurkan secara nasional.**
