iniriau com, JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mempercepat transformasi digital kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, tampil sebagai finalis dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG) 2026 dengan memaparkan strategi pembangunan ekosistem digital yang diterapkan di Bumi Lancang Kuning.
Pada sesi presentasi yang berlangsung di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Kamis (6/8/2026), Syahrial menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi harus didukung regulasi yang kuat, kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta anggaran yang memadai agar implementasinya berjalan berkesinambungan.
"Karena itu kami membangun landasan strategis yang kokoh agar digitalisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menerangkan, arah digitalisasi di Provinsi Riau mengacu pada berbagai kebijakan nasional, di antaranya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital.
Selain mengikuti regulasi pusat, Pemprov Riau juga memperkuat kebijakan melalui sejumlah aturan daerah, seperti Perda Gerakan Riau Go IT, Pergub tentang penyelenggaraan e-Government, pembentukan Tim SPBE, Tim Tanggap Insiden Siber (Riauprov-CSRT), hingga Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengenai digitalisasi manajemen ASN.
Syahrial menilai, penerapan digitalisasi akan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data, mendorong efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), menyinergikan proses bisnis, mengatasi hambatan koordinasi, serta memastikan seluruh sistem digital terus diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan.
"Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi sehingga setiap kebijakan lahir dari data yang akurat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik," tegas Syahrial.
Ajang ADLG Awards sendiri diselenggarakan oleh ASKOMPSI bekerja sama dengan Inixindo Jogja serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan.**
