iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengikuti agenda utama Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 yang digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (2/7). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi nasional untuk mengukur capaian kinerja sekaligus menyusun strategi pelaksanaan program pada semester berikutnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh pimpinan Unit Eselon I memaparkan perkembangan pelaksanaan program, realisasi anggaran, hingga capaian indikator kinerja masing-masing. Evaluasi dilakukan sebagai langkah memastikan target organisasi tetap berjalan sesuai rencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengawali pemaparan dengan menyampaikan capaian indikator kinerja utama, pelaksanaan program prioritas, serta perkembangan serapan anggaran selama Semester I Tahun 2026. Selanjutnya, Inspektur Jenderal Hendro Pandowo mengulas hasil pengawasan internal, evaluasi temuan, serta strategi mitigasi risiko untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pembahasan juga menyoroti pengembangan layanan hukum berbasis digital. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Widodo, memaparkan perkembangan transformasi layanan elektronik, sementara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan upaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Di sisi lain, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, memaparkan perkembangan program pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Dhahana Putra menyampaikan progres penyusunan serta harmonisasi regulasi nasional.
Rangkaian pemaparan ditutup oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, yang menjelaskan hasil kajian strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan, serta Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang memaparkan arah penguatan kualitas dan kompetensi aparatur.
Melalui forum tersebut, para pimpinan menyepakati sejumlah langkah percepatan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada Semester II. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi serapan anggaran, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan pelaporan kinerja.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengatakan hasil evaluasi nasional akan menjadi pedoman bagi jajarannya dalam meningkatkan kinerja di tingkat daerah.
"Rapat koordinasi ini memberikan gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan Kementerian Hukum ke depan. Seluruh hasil evaluasi akan kami tindak lanjuti sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program di Kanwil Kemenkum Riau, mulai dari optimalisasi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan hukum, hingga penguatan akuntabilitas agar target Semester II dapat tercapai secara maksimal," ujar Rudy.
Ia menegaskan, Kanwil Kemenkum Riau siap mengimplementasikan setiap arahan yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut guna mendukung tercapainya target kinerja Kementerian Hukum secara nasional.**
.jpg)
