.jpg)
Oleh : Abdullah
(Anggota Komisi III DPRD Riau)
Latar Belakang : Riau dalam kondisi Defisit Anggaran
DALAM kondisi tekanan fiskal yang signifikan akibat fluktuasi dana transfer pusat dan volatilitas penerimaan daerah Propinsi Riau, sebuah langkah diplomasi "bawah tanah" baru saja dilakukan oleh ketua Pansus Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Provinsi Riau.
Sebagai upaya memecah kebuntuan anggaran, Ketua Pansus PAD dikabarkan telah melangsungkan pertemuan strategis dan tertutup dengan seorang diplomat senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang juga merupakan alumni Universitas Riau dan pernah menjabat sebagai Direktur Pembangunan, ekonomi dan LH kemlu, serta Konsul Jenderal (Konjen) di Ho chi minh city Vietnam.
Langkah tak biasa ini dipicu oleh kondisi APBD Riau yang sedang tidak baik-baik saja. Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat telah memicu defisit anggaran yang signifikan dari tahun ke tahun. Dampaknya mulai terasa nyata di masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melambat drastis, proyek-proyek strategis terbengkalai, hingga merosotnya kualitas kesejahteraan masyarakat akibat perputaran ekonomi yang menjadi lesu darah, Ketergantungan Riau pada dana transfer pusat terbukti menjadi tumit Achiles (titik lemah dari sebuah provinsi yang kaya) dan sudah tentu menganggu bagi stabilitas pembangunan daerah. Menyadari bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kantong pemerintah pusat yang kian menipis, DPRD dan Pemprov Riau akhirnya membentuk Pansus dan tim optimalisasi peningkatan PAD dengan mandat utama, Mencari Terobosan Fiskal.
Diplomasi Meja makan di Senayan
Ketua Pansus PAD mengatakan bahwa menaikkan pajak daerah saja tidak akan cukup untuk menutup lubang defisit. Riau butuh "darah segar" berupa arus modal asing dan investasi domestik. Inilah yang mendasari pertemuan dengan sang diplomat senior tersebut, “bantulah daerah kita bang mari kita berkolaborasi bersama untuk membangun Riau” begitu ajakan dari ketua Pansus. Karena sebagai diplomat senior tentulah memiliki jaringan luas di pasar internasional dan Nasional, dan dapat dianggap sebagai salah seorang kunci pembuka gerbang bagi investor luar untuk melirik potensi Riau.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya dikabarkan membahas pemetaan potensi investasi Riau dimana sang diplomat menyarankan bahwa untuk menarik minat investor kelas kakap, Riau tidak bisa lagi menjual "bahan mentah". Riau harus memiliki konsep yang jelas dan terukur dalam menjual hilirisasi, konektivitas, dan keberlanjutan, yang selama ini kurang terpromosikan dengan baik di luar negeri, maka dia menyarankan mulailah dari hilirisasi industri sawit, hilirisasi sektor kehutanan Pulp and Paper viscose rayon yang ramah lingkungan, penggalian potensi energi terbarukan seperti POME dan pembangunan pembangkit listrik berbasis bio massa, hingga pengembangan kawasan pesisir yang strategis yang mampu membuat Riau menjadi pusat logistik dan transshipment hub yang akan menyaingi pelabuhan-pelabuhan besar di negara tetangga, dan mungkin opsi utk menghidupkan kembali gagasan Sijori layak untuk dicoba imbuh ketua alumni UNRI Jabodetabek ini.
Untuk merealisasikan visi besar dari pertemuan tersebut, diperlukan langkah-langkah taktis yang terukur agar "karpet merah" yang dijanjikan ke investor tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi suatu ekosistem yang ramah investasi baik bagi modal asing maupun dalam negeri.
Output Strategis: Tim Percepatan Investasi Riau
Hasil dari diskusi para "anak jati Riau" ini bukan sekadar hanya wacana. Kabarnya, pertemuan ini akan berlanjut pada rekomendasi pembentukan Tim Percepatan Investasi Riau yang akan diusulkan ke Gubernur. Tim ini dirancang sebagai unit khusus yang akan mendebottle necking segala hambatan birokrasi yang selama ini menghantui para calon investor, melalui tim ini, Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat berkomitmen untuk memberikan karpet merah bagi para penanam modal, dengan kerangka kerja awal, tugas Perizinan Satu Pintu menghapus kerumitan administrasi yang berbelit-belit, DPMPTSP dan BPN memberikan informasi dan fasilitas Lahan, penyediaan lokasi dan tanah yang clean and clear untuk industri, dan Bapenda dapat memberikan Insentif khusus, kemudahan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik investor.
Kita tidak bisa lagi menunggu investor datang dengan sendirinya, kita harus menjemput bola ke panggung internasional dan Nasional dengan profesionalisme Pemprov yang setara dengan korporasi global," ujar salah satu sumber internal yang mengetahui isi pertemuan tersebut. Langkah berani Ketua Pansus PAD ini memberikan secercah harapan. Mengingat terbatasnya ruang fiskal pada APBD saat ini, diversifikasi sumber pendanaan melalui arus investasi menjadi strategi krusial untuk menstimulasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi, guna mewujudkan pemulihan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau secara berkelanjutan. Publik tentu sangat mengharapkan hasil nyata dari pertemuan ini dalam bentuk pabrik-pabrik dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Riau.
Penutup
Keterbatasan anggaran bukanlah alasan untuk menyerah pada keadaan, melainkan momentum untuk berpikir Think out of the box, kunci keberhasilan ini bukan hanya di tangan Ketua Pansus atau Gubernur semata, melainkan pada sinergi kolektif seluruh elemen baik di dalam maupun diluar Provinsi riau. Jika Tim Percepatan Investasi nantinya mampu bekerja dengan integritas dan kecepatan tinggi, maka defisit APBD dan lesunya perekonomian Riau hari ini diharapkan dapat bangkit kembali. Riau yang mandiri secara fiskal dan sejahtera masyarakatnya bukanlah mimpi, melainkan target yang sangat mungkin dicapai dengan kerja nyata serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakatnya.
