iniriau.com, BENGKALIS – Polemik layanan penyeberangan Roll On Roll Off (Roro) Air Putih – Sungai Selari belum juga teratasi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkalis menilai Dinas Perhubungan hanya bersikap reaktif dan gagal menghadirkan solusi jangka panjang.
Ketua Umum PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menegaskan masalah Roro bukan sekadar kapal terbatas atau tiket murah, tetapi menyangkut tata kelola yang lemah, pungutan liar, hingga buruknya transparansi.
“Dishub selalu bergerak setelah masyarakat resah. Padahal seharusnya ada mitigasi sejak awal. Ini bukti lemahnya manajemen Dishub,” tegasnya.
Dalam dialog yang turut dihadiri anggota DPRD Bengkalis, Wendra Wardana, PMII menilai program e-ticketing tidak menyentuh akar persoalan. Menurut mereka, kunci penyelesaian ada pada integritas petugas, perbaikan sistem pengelolaan, serta penambahan armada kapal.
PMII bersama aliansi mahasiswa juga mengajukan usulan konkret, seperti pembentukan posko pengaduan masyarakat, transparansi layanan, pembentukan Satgas gabungan, hingga percepatan pembentukan BLUD untuk mengelola Roro secara profesional.
Syahrul memberi tenggat waktu 30 hari bagi Kadishub untuk menuntaskan persoalan. Jika gagal, mahasiswa siap turun ke jalan menuntut pengunduran dirinya. “Cukup sudah masyarakat jadi korban setiap kali krisis armada. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur,” tegasnya.**
.jpeg)
