iniriau.com, Surabaya – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh produsen beras di daerah. Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat dan mengancam kepercayaan publik terhadap komoditas strategis tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan yang berhasil mengungkap modus para pelaku dalam kasus beras oplosan. Namun, pengawasan tak boleh berhenti di sana,” ujar Sultan saat melakukan kunjungan kerja di Surabaya, Jumat (18/7/2025).
Menurut Sultan, beras merupakan komoditas vital yang proses produksi dan distribusinya berada di bawah kendali negara. Karena itu, peran kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, serta Perum Bulog sangat krusial dalam menjaga kualitas dan ketersediaannya.
“Pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi mutu secara rutin. Setiap produsen wajib melalui proses pengecekan kualitas dan takaran beras sebelum produknya masuk ke pasaran,” tegasnya.
Sultan juga mengusulkan agar Satgas Pangan menempatkan minimal dua pengawas di setiap pabrik beras swasta, sebagai langkah preventif terhadap praktik curang.
“Kita tidak ingin kasus semacam ini mencederai kepercayaan masyarakat, apalagi di tengah capaian swasembada beras yang sedang dibangun. Distribusi dan harga beras di pasaran tidak boleh terganggu hanya karena ulah segelintir oknum,” tutup mantan aktivis KNPI itu.**
.jpeg)