.jpg)
iniriau.com, SULUT– Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, turut serta dalam pertemuan nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Aula Gangga Room, Hotel Sentra Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Forum ini berlangsung selama tiga hari, dari Kamis (29/5/2025) hingga Sabtu (31/5/2025), dan menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat peran otonomi di era desentralisasi.
Didampingi oleh Sekretaris Daerah Rohul, Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Bupati Anton bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya dari seluruh penjuru Indonesia, terutama mereka yang baru menjabat.
Acara dibuka dengan orientasi organisasi sebagai bentuk pembekalan awal bagi anggota Apkasi. Penjabat Sementara (PJS) Ketua Umum Apkasi, Muhammad Nur Arifin, yang juga menjabat sebagai Bupati Trenggalek, menggarisbawahi pentingnya peran daerah dalam mengelola kewenangan secara mandiri.
“Sering kali kita berhadapan dengan kewenangan tumpang tindih antara pusat dan daerah. Di sinilah inovasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci,” kata Arifin dalam pidatonya. Ia menyoroti perlunya kebijakan yang mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan aset yang lebih fleksibel.
Rangkaian kegiatan juga menghadirkan sejumlah pemikir dan praktisi kebijakan publik nasional. Prof. Ryaas Rasyid membuka sesi pembekalan dengan materi tentang kepemimpinan yang etis dan inovatif. Dilanjutkan oleh Herman N. Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD, yang membedah tantangan fiskal, daya saing, dan peluang investasi di daerah.
Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menutup forum dengan refleksi atas kiprah Apkasi selama 25 tahun terakhir. Ia menegaskan peran strategis asosiasi dalam memperjuangkan aspirasi pemerintah kabupaten di tingkat nasional.
Bupati Rohul Anton, ST, MM, menyambut positif kegiatan ini dan menyatakan bahwa forum Apkasi memberikan wawasan baru yang sangat bermanfaat.
“Banyak hal yang saya pelajari dari forum ini, mulai dari strategi fiskal hingga penguatan etika kepemimpinan. Ini menjadi bekal penting untuk mempercepat program-program prioritas daerah,” ungkap Anton.
Komitmennya tetap pada penguatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi lokal. “Kami ingin menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga benar-benar berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Dengan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan berbasis pelayanan publik, Bupati Anton menegaskan bahwa setiap langkah kebijakan akan selalu diarahkan untuk mendorong kesejahteraan dan kemandirian daerah.**
.jpeg)