iniriau.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh sekolah di wilayahnya agar tidak lagi menarik iuran dari siswa untuk kegiatan perpisahan. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh menjadi beban finansial bagi orang tua dan siswa.
Menurut Agung, perpisahan tidak harus dirayakan dengan acara mewah yang menguras kantong. Justru, ia mendorong agar kegiatan digelar secara sederhana namun tetap memberi kesan yang mendalam. Misalnya, acara diadakan di lingkungan sekolah dengan konsep makan bersama atau pertunjukan seni oleh siswa.
“Saya tidak ingin mendengar lagi ada pungutan dalam bentuk apapun untuk perpisahan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang mengajarkan nilai kebersamaan, bukan ajang foya-foya,” ujar Agung dalam keterangannya pada Rabu (16/4).
Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi kepala sekolah yang terbukti masih membebankan siswa demi menggelar acara perpisahan mewah. “Kalau terbukti, kita akan ambil tindakan, termasuk mengganti kepala sekolahnya,” tambahnya.
Namun di lapangan, kondisi masih belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan tersebut. Sejumlah wali murid dari berbagai SMP Negeri di Pekanbaru mengeluhkan adanya iuran perpisahan yang dinilai memberatkan. Tekad Abidin, Wakil Ketua Komisi V DPRD Pekanbaru, mengungkapkan bahwa ia menerima banyak laporan dari orang tua siswa terkait pungutan yang jumlahnya berkisar antara Rp 220.000 hingga Rp 500.000.
“Ini yang menjadi sorotan kami, karena iuran tetap muncul dengan berbagai alasan seperti konsumsi hingga foto kenangan. Padahal sudah jelas arahan dari wali kota,” kata Tekad.
Ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara serius, dan mengawasi langsung praktik di sekolah. Tekad juga mengusulkan agar perpisahan cukup diisi dengan acara kebersamaan yang ringan dan tidak membebani, seperti membawa makanan dari rumah dan menggelar pentas seni siswa.**
.jpeg)