Bengkalis, Iniriau.com-Sekitar 710 unit kendaraan Dinas yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bengkalis baik itu dari instansi vertikal maupun di lingkungan pemerintahan Pemkab menunggak pajak.
Hal tersebut Berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Tunggakan pajak kendaraan berplat merah di Kabupaten Bengkalis tersebut mulai dari setahun hingga tiga tahun.
"Untuk kendaraan roda empat ada sebanyak 180 unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 530 unit,"ungkap Kabid Aset BPKAD Jumiharto kepada sejumlah wartawan, Selasa 4 Agustus 2018 kemarin.
Ia menerangkan, bahwa pihaknya juga sedang berupaya mempelajari data yang ada untuk segera dilakukan pemilahan, mana aset nunggak pajak di lingkungan Pemkab Bengkalis atau instansi vertikal maupun lainnya.
"Meskipun dalam nomor polisi plat merah bertuliskan huruf "D", akan tetapi perlu diketahui tidak seluruhnya merupakan kendaraan dinas atas nama Pemkab Bengkalis. Namun ada juga terdapat milik instansi vertikal yang beroperasi di Bengkalis atau kendaraan yang ada di desa dibeli bukan berasal dari anggaran perangkat daerah, akan tetapi tetap tercatat,"ujarnya.
Lanjut Jumiharto, BPKAD akan segera melakukan pemilahan mana yang menjadi kewenangan dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membayar penunggakan pajak.
Pemilahan juga sedang dilakukan dan melakukan koordinasi dengan Samsat khususnya terhadap kendaraan dinas yang ada di instansi vertikal.
"Seperti menyurati instansi-instansi, karena bukan kewenangan BPKAD," tambahnya.(irc/r24c)
Ratusan Kendaraan Dinas Pemjab Bengkalis Tidak Bayar Pajak
kendaraan dinas
