Selatpanjang, Iniriau.com--Defisit anggaran yang terjadi di Pemerintah Provinsi Riau juga menghantui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akibat defisit anggaran tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti akan merasionalisasi anggaran sebagai upaya penghematan.
Salah satu OPD yang merasa khawatir terjadinya rasionalisasi anggaran daerah yaitu, Dinas Kesehatan.
Kekhawatiran Diskes bukan tanpa alasan, mereka khawatir rasionalisasi tersebut bakal berimbas pada besaran gaji yang diterima bidan desa PTT.
"Informasinya akan ada rasionalisasi anggaran per OPD sebesar 20 persen lantaran adanya tunda salur dari pemerintah pusat," ujar Sekretaris Dinas Kesehatan, Asrul Meldi, Minggu (26/8/2018).
Padahal Diskes kata Asrul telah berjanji akan memberikan gaji sebesar Rp 1,6 juta dan tunjangan Rp1 juta kepada bidan desa PTT yang baru direkrut oleh Diskes.
Ia khawatir, para bidan PTT tersebut akhirnya mundur untuk ditempatkan ke desa-desa.
"Takutnya di situ, mudah-mudahan rasionalisasi ini tidak sampai mempengaruhi gaji mereka nantinya," ujar Asrul.(ir/tpc)
.jpeg)
