Mantan Kepala Bea Cukai Riau Tersangka Impor Gula, Ini Peran yang Dimainkannya

Mantan Kepala Bea Cukai Riau Tersangka Impor Gula, Ini Peran yang Dimainkannya
RR eks Kanwil Bea Cukai Riau jadi tersangka impor gula (foto: istimewa)

iniriau.com, JAKARTA - Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa 2 (dua) orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) tahun 2020 s/d 2023.Sehingga total saksi sampai dengan hari ini, Rabu (15/5/2024) yaitu 69 orang.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Ketut Sumedana, dari pemeriksaan tersebut, Tim Penyidik kembali menetapkan satu orang tersangka yaitu RR selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau periode 2019 s/d 2021.

"Dari hasil pemeriksaan dua orang saksi tersebut, tim penyidik Kejagung menetapkan satu tersangka. Yaitu RR yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau periode tahun 2019-2021," terang Ketut dalam keterangan resminya, Rabu (15/5/2024).

Tersangka RR selaku Kepala Kanwil Bea Cukai Riau periode 2019 s/d 2021 secara melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mencabut keputusan pembekuan izin kawasan berikat PT SMIP. Hal ini dilakukan  setelah menerima sejumlah uang dari tersangka RD, dengan dalih untuk memberikan PT SMIP melakukan pengolahan bahan baku yang ada di Kawasan Berikat. 

Bahkan tersangka  dengan sengaja tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan pencabutan izin Gudang Berikat. Meskipun mengetahui PT SMIP telah mengimpor gula kristal putih yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Atas perbuatannya tersebut, pada tahun 2020 s/d 2023, PT SMIP telah melakukan impor gula total lebih kurang  25.000 ton yang ditempatkan di Kawasan Berikat dan Gudang Berikat yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan," terang Ketut Sumedana.

Tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Saat ini tersangka RR dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai 3 Juni 2024," tutupnya.**

 

#Hukrim

Index

Berita Lainnya

Index