iniriau.com, Kuansing -Aktivis muda Kuantan Singingi, Diki Syahputra minta Bupati Kuansing Suhardiman Amby segera mengevaluasi dan copot Kalaksa BPBD Kuansing Andri Zul. Hal ini dikarenakan Kalaksa BPBD Kuansing tidak cepat tanggap dalam mengatasi bencana di Kuansing. Terutama, terhadap korban bencana banjir yang saat ini sedang melanda Kabupaten Kuantan Singingi
Sedangkan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Seperti membantu dalam hal pertolongan dan penyelamatan pada saat bencana, namun fakta di lapangan tidak seperti itu, apakah bupati tidak memberikan perintah kepada BPBD atau bagaimana?
"Saya menilai Kalaksa BPBD Kuansing tidak layak menduduki posisi tersebut karena posisi tersebut seharusnya diisi oleh orang yang siaga 24 jam dalam menjaga kondusifitas masyarakat Kuansing apabila terjadi bencana alam," ucap Diki, Jumat (22/12/2023).
Lanjut Diki mengatakan, saat ini masyarakat Kuansing dalam keadaan susah dan sedih karena sudah beberapa hari rumah mereka digenangi air banjir. Tentunya masyarakat sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah. Tetapi kenyataannya pemerintah tidak hadir di tengah-tengah masyarakat disaat masyarakat membutuhkan perhatian.
"Tentu ini menjadi sorotan oleh masyarakat kenapa pemerintah Kabupaten Kuansing tidak hadir disaat masyarakat membutuhkan perhatian," Kata Diki
Setelah awak media melakukan konfirmasi melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada kepala BPBD Kuansing, Kalaksa BPBD Kuansing Andri Zul, justru meminta media membaca poksi BPBD dalam penanggulangan bencana.
"Kalian perlu tau poksi BPBD dan baca apa itu poksi BPBD terhadap penanggulangan bencana, dan jangan hanya kalian bisa menyalahkan saya saja, saya sedang sibuk," ucapnya sambil memutuskan sambungan telfonnya.**
