iniriau.com, PEKANBARU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengatakan tengah mengusut dugaan jual beli jabatan 50 orang Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) atau Penghulu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau.
Sejumlah pihak dikabarkan sudah diperiksa oleh Korps Adhyaksa pada Agustus 2023 diantaranya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan lima Pjs Kades di lingkungan Pemkab Rohil.
‘’Kepala OPD terkait proses administrasi jabatan Pjs Penghulu di Pemkab Rohil, sudah dipanggil oleh Tim Kejati Riau pada Agustus 2023, dan diperiksa di lantai dua Bidang Intelijen Kejati Riau,’’ sebut sumber, Minggu, (17/9/2023).
Selain kepala OPD, beber sumber yang enggan namanya diposting ini mengatakan sebanyak lima Pjs Penghulu juga sudah diperiksa Kejati Riau.
‘’Dalam waktu dekat, Kabid yang memroses perizinan Pjs Penghulu segera diperiksa Kejati,’’ tukas sumber.
Dihubungi terpisah, Senin (18/9/2023) pagi, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, S.H., M.H, membenarkan pihaknya tengah mengusut kasus dugaan jual beli jabatan Pjs Penghulu di lingkungan Pemkab Rohil.
"Tim klarifikasi bidang intelijen Kejati Riau benar sedang melakukan klarifikasi dugaan jual beli jabatan Pjs Kades di Pemkab Rohil. Ini sifatnya masih klarifikasi untuk mengetahui sejauh mana kebenaran laporan pengaduan tersebut," ujarnya.
Dari beberapa pihak yang telah dilakukan klarifikasi, lanjut Bambang Heripurwanto, belum ada yang menerangkan adanya jual beli jabatan Pjs Kades atau Penghulu di Pemkab Rohil tersebut.
Seperti diberitakan, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riau Bersatu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkhusus aparat penegak hukum (APH) di wilayah hukum Riau, mengusut dugaan jual beli jabatan Pjs Kades atau Penghulu di Pemkab Rohil.
"Berdasarkan investigasi kami di lapangan, pengangkatan Pjs Kades di Pemkab Rohil diduga diperjualbelikan. Untuk itu, kami minta KPK dan APH di Riau, mengusut dugaan praktik kotor ini," ujar Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Ir Robert Hendrico SH.
Menurutnya, setiap ASN yang berminat menjadi Pjs Kades diduga mesti "setor" antara Rp25 juta sampai Rp50 juta per orang untuk memperoleh SK pengangkatannya dari Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong.
"Praktik ini sudah jadi rahasia umum di Rohil," ungkap Robert.
Informasi yang diperoleh media siber ini, sejak September 2022 sudah dilantik 50 Pjs Kades di lingkungan Pemkab Rohil. Menjelang Desember 2023 ini, diperkirakan ada 100 orang Kades berakhir jabatan, dengan kata lain 100 orang bakal diangkat sebagai Pjs-nya.
"SK Pjs Kades diproses oleh Sugianto, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rohil. Nah, Sugianto inilah diduga kaki tangan praktik jual beli jabatan," sebut sumber yang enggan namanya diposting dalam berita ini.
Sayang, ketika dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp, Kabid Pemdes PMD Rohil, Sugianto SIP, tidak merespon. Pertanyaan yang dikirim sampai berita ini tayang tidak dibalas, padahal tampilan di layar WA centang dua biru, tanda chat sudah dibaca. *
