Iniriau.com, PEKANBARU - Ratusan Guru dari Forum Guru PPPK Riau mendatangi Gedung DPRD Riau, Kamis (16/3/23). Kedatangan mereka terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang dianggap menyalahi petunjuk teknis (Juknis). Forum Guru PPPK Riau diterima oleh Komisi V DPRD Riau.
Mereka mengadukan persoalan seleksi yang dianggap penuh kecurangan dan tidak sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan tersebut.
Dalam pertemuan dengan wakil rakyat tersebut, Forum Guru PPPK Riau membawa Kuasa Hukum mereka, Parlindungan. Kuasa Hukum Forum Guru PPPK Riau, Parlindungan mengatakan bahwa Forum Guru PPPK Riau melakukan somasi terhadap Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Kami tidak ingin ada generasi yang lahir dari guru yang secara penyeleksian, secara penentuannya tidak layak menjadi guru.Juknisnya sudah ada, seharusnya diikutkan. Jika tidak, gurunya tidak akan kompeten," ujar Parlindungan usai Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPRD Riau pada Kamis (16/3/23).
Parlindungan mengatakan ada dugaan kolusi dan nepotisme dalam seleksi PPPK tahun 2022. Ia menyebut hal ini dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan oknum BKD.Bahkan menurutnya setidaknya dari investigasi yang mereka lakukan ada dugaan kecurangan dalam proses seleksi tersebut hingga 1000 kasus.
"Ada oknum kepala sekolah dan BKD yang bermain. Kita ingin seleksi ini objektif Berdasarkan hasil investigasi kantor hukum kami, Diduga ada 1000 kecurangan dari 7000," papar Parlindungan.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Parlindungan mengatakan akan membawa kasus ini ke level hukum yang lebih tinggi, seperti perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan penegak hukum.
melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Menteri Pendidikan, dan kejaksaan. Ia pun meminta agar Gubernur menindaklanjuti masalah ini sehingga tak sampai ke ranah hukum.
"Kami meminta gubernur membatalkan hasil seleksi itu dan patuh terhadap rekomendasi DPRD Riau," tutup Parlindungan.**
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)