iniriau.com,Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023. Selain itu juga dilakukan penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang II (Mei-Agustus) Tahun 2022, Kamis (3/11/2022).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Plparipurna ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, serta dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau. Diantaranya Ramos Teddy Sianturi, Sewitri, Iwandi, Kelmi Amri, Eddy A. Mohd Yatim, Zulkifli Indra, Syafrudin Iput, Ust. Suhaidi, Nurzafri, Sahidin, Mardianto Manan, Arnita Sari, Abdul Kasim, Suprianto, Sardiyono, Husaimi Hamidi, dan Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang menghadiri rapat secara virtual.
Sementara dari Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.
Dalam kesempatan ini, penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, disampaikan oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.Kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu penyerahan laporan hasil reses dari perwakilan masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto mengaku ada beberapa poin yang menjadi sorotan dalam laporan reses. Diantaranya yang paling utama itu adalah persoalan pendidikan
“Memang ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Kemarin seperti yang disampaikan dari beberapa kawan-kawan di fraksi, bahwa yang paling utama itu adalah persoalan pendidikan. Tuntutan beberapa fraksi bagaimana di APBD 2023, agar akses pendidikan dibuka seluasnya,” ungkap Hardianto.
Dimana sekolah yang menjadi kewenangan provinsi hampir setiap tahun proses PPDB menyisakan banyak persoalan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak anak Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri. Bahkan dari informasi yang ia dapat, sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bersekolah karena tidak tertampung lagi di sekolah negeri.
“Ini imbas beberapa daerah yang tidak masuk ke dalam zonasi. Konsekuensinya tidak masuk ke sekolah negeri. Sedangkan hari ini dengan kondisi ekonomi relatif terpuruk pasca pandemi Covid-19 sekolah negeri menjadi idola. Salah satu solusi selain membangun RKB, daerah yang tidak masuk zonasi, kita meminta agar pemprov memikirkan pembangunan sekolah baru,” paparnya
Dilanjutkan dia, sekolah yang menjadi kewenangan provinsi hampir setiap tahun proses PPDB menyisakan banyak persoalan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak anak Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri. Bahkan dari informasi yang ia dapat, sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bersekolah karena tidak tertampung lagi di sekolah negeri.
“Hal ini disebabkan beberapa daerah yang tidak masuk ke dalam zonasi. Konsekuensinya tidak masuk ke sekolah negeri. Sedangkan hari ini dengan kondisi ekonomi relatif terpuruk pasca pandemi Covid-19 sekolah negeri menjadi idola. Salah satu solusi selain membangun RKB, daerah yang tidak masuk zonasi, kita meminta agar pemprov memikirkan pembangunan sekolah baru,” ungkapnya
Ditegaskan dia, bagaimana pun pendidikan merupakan urusan wajib (mandatory). Sesuai UU No.23/2014 dan tidak bisa ditawar lagi. Namun yang harus dimaklumi, meski mandatory, kondisi beberapa tahun terakhir kemampuan fiskal pemprov memang mengalami penurunan.
“Ini jadi prioritas. Seperti di Pekanbaru sampai hari ini ada beberapa yang belum sekolah. Dumai itu banyak daerah yang bila kita pilah per kecamatan saja ada kecamatan yang tidak punya zonasi. Mandau lebih parah lagi. Seratusan ribu di situ warganya posisinya justru kekurangan sekolah,” sambungnya.
Di akhir rapat, dilakukan penyerahan laporan hasil reses Anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang II (Mei-Agustus) tahun 2022 oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto kepada Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.(Adv)
.jpeg)