Bisa Picu Krisis Ekonomi, Apindo Riau Desak Pencabutan Permen Gambut

PEKANBARU - Pemerintah diminta mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.17 tahun 2017 tentang Pengelolaan Lahan Gambut yang merupakan revisi P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Karena jika Permen LHK tidak dicabut dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno dalam perbincangan dengan beberapa wartawan, kemarin (27/4/17).

Menurut dia, DPP Apindo Riau berkeyakinan apabila Permen LHK itu tetap berjalan akan dapat berakibat pengurangan kontribusi terhadap PDRB, memangkas pertumbuhan ekonomi. Muaranya akan terjadi pengurangan pekerja di sektor HTI, kertas dan pulp serta perkebunan sawit secara besar besaran di Riau.

Rencana aksi demonstrasi pekerja di sektor bersangkutan secara besar besaran telah disampaikan kepada pihak Apindo.

Apindo menghimbau bagi serikat pekerja, agar dapat tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu iklim investasi yang kondusif.

"Sebagai solusinya, Apindo akan mendiskusikan masalah ini dengan Gubernur Riau selaku perpanjangan tangan Pemerintah pusat di daerah. Kami minta kalau dapat Permen LHK itu dicabut. Jika tidak bisa, minimal dilakukan revisi," kata Wijatmoko.

Ditambahkannya, Apindo akan senantiasa kolaboratif kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihaknya yakin pemerintah sangat serius mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan dikeluarkannya peraturan tersebut.

"Kami mengajak para pemangku kepentingan pembuat kebijakan, serta para pihak terkait lainnya agar dapat lebih mendiskusikan bersama-sama guna mencapai penyelesaian terbaik," ucapnya.

Sehingga hasilnya nanti dapat manfaat bagi industri, memberi berkah bagi pekerja dan masyarakat di lingkungannya.


sumber: riauterkini.com