iniriau.com, SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak akan tetap menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara penuh pada tahun ini. Pembayaran THR tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak. Pernyataan itu disampaikan Afni saat memberikan arahan dalam pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Siak.
Ia menegaskan bahwa hak ASN untuk menerima THR tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. “THR ASN tetap dibayarkan 100 persen dari APBD Kabupaten Siak,” ujar Afni di hadapan para pejabat dan ASN yang hadir.
Meski demikian, Afni menjelaskan bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, TPP merupakan tambahan penghasilan yang berkaitan dengan capaian kinerja aparatur.
Ia menyebutkan, kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tantangan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran serta berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
“Untuk TPP akan disesuaikan dengan kekuatan APBD Siak. Di tengah efisiensi dan menurunnya transfer ke daerah, tentu harus menyesuaikan kondisi keuangan,” jelasnya.
Afni juga mengingatkan para ASN agar tetap menjaga semangat kerja dan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas. Ia menilai, semakin baik kinerja aparatur, maka peluang memperoleh TPP secara maksimal juga semakin terbuka.
“Kalau ingin TPP penuh, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. TPP itu merupakan bentuk penghargaan atas kinerja,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Afni turut menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja aparatur merupakan hal yang wajar dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, pergantian jabatan atau perubahan Surat Keputusan (SK) adalah bagian dari upaya meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan.
Selain itu, Afni menyampaikan komitmennya bersama Wakil Bupati untuk tidak menambah utang baru bagi Kabupaten Siak. Saat ini pemerintah daerah lebih memprioritaskan penyelesaian kewajiban yang telah ada. Salah satunya adalah pembayaran kepada para kontraktor yang telah melaksanakan pekerjaan pembangunan di daerah tersebut.
“Kami bersama Wakil Bupati berupaya agar tidak menambah utang baru. Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan kewajiban yang sudah ada,” ujarnya.
Afni mengakui, sejumlah kontraktor telah menyampaikan keluhan terkait pembayaran pekerjaan yang belum terselesaikan. Karena itu, Pemkab Siak berupaya mencari solusi agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi secara bertahap. “Banyak kontraktor yang mengeluh karena pembayaran belum tuntas. Bahkan ada yang datang langsung ke kantor,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa APBD Kabupaten Siak tidak hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk membiayai ribuan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah.
Dengan kondisi tersebut, Afni berharap seluruh aparatur dapat memahami situasi keuangan daerah dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “APBD juga digunakan untuk membiayai sekitar ribuan pegawai, baik ASN, PPPK maupun tenaga kontrak. Karena itu kita harus mengelola anggaran secara hati-hati agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan,” tutupnya.**