"Kami menilai Bawaslu tidaklah fair dan objektif dalam menyikapi persoalan ini serta memihak kepada paslon capres tertentu," tegas
Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Indonesia Muda, Hilman Firmansyah dalam pernyataan persnya, Kamis (10/1).
Ia memandang sangat aneh Anies yang diduga melanggar kampanye, mendapat peringatan Bawaslu. Sementara kepala daerah yang lain dibiarkan. Padahal mereka terang-terangan menggunakan nama gubernur, bupati, dan walikota untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.
"Bahkan Mendagri pun mengatakan bahwa kepala daerah sah-sah saja mendukung salah satu pasangan di Pilpres, asalkan jangan menjadi tim inti dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ulasnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam satu kesempatan pernah menyatakan bahwa jabatan kepala daerah itu politis. Sebab, mereka diusung partai politik atau gabungan partai politik.
"Kami mengingatkan Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu agar menjalankan kebijakan secara adil dan berimbang serta tidak menyalahi wewenang Bawaslu dalam hal ini menjalankan pengawasan Pemilu Pileg dan Pilpres," tegasnya. (irc/rml)
Anies Baswedan Salam Dua Jari, Indonesia Muda: Bawaslu Memihak pada Paslon Capres Tertentu
Anies Baswedan
Iniriau.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan tebang pilih karena hanya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dipanggil lantaran mengacungkan salam dua jari khas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam acara Konfernas Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada Senin (17/12/2018) lalu.
