Politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean misalnya, dia mengungkit pernyataan lama Luhut Panjaitan, saat menjabat Menkopolhukam yang menyebut perpanjangan kontrak Freeport sia-sia karena akan habis 2021.
Pernyataan tersebut termuat dalam sebuah klip dan viral setelah pemerintah membayar saham Freeport.
"Kalau kontraknya habis 2021, itu milik kita 100 persen. Dengar beliau ngomong. Semoga para bong200 sekolam segera sadar bahwa bong cuma dibohongi," kata Ferdinand, Senin (24/12).
Selang kemudian, Ferdinand mengunggah video Luhut yang menyebut perpanjangan kontrak Freeport sebelum 2019 itu adalah pelanggaran UU
'Luhut bilang perpanjangan kontrak sebelum 2019 itu adalah pelanggaran UU,' ungkap Ferdinand sebagai pengantar video tersebut.
Inalum pada Jumat (21/12) meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9,36 persen menjadi 51 persen sekaligus berhak menjadi pengendali perusahaan pengelola kekayaan emas, perunggu, dan perak di Papua tersebut hingga 2041.
Soal Freeport, Politisi Demokrat Ungkit Pernyataan Luhut Panjaitan
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Ferdinand Hutahaean
Iniriau.com - Pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) lewat PT Inalum (Persero) memunculkan perdebatan baru.
Pilihan Redaksi
IndexPuncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Semangat Sumpah Pemuda, KNPI Ajak Pemuda Dukung Pembangunan Daerah
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
Nasdem Pekanbaru Gelar Rakerda, Bidik Penguatan Struktur Target 10 Kursi DPRD 2029
Sabtu, 06 Desember 2025 - 17:41:37 Wib Politik
Aksi Solidaritas, PKS Riau Kirim Relawan dan Bantuan dari Potongan Gaji Anggota Dewan
Rabu, 03 Desember 2025 - 07:22:52 Wib Politik
Gerindra Riau Galang Dana untuk Korban Banjir Bandang Sumatera Barat
Sabtu, 29 November 2025 - 16:00:08 Wib Politik
KPU Riau Gandeng Pegiat Pemilu, Demokrasi Lebih Kuat dan Transparan
Jumat, 28 November 2025 - 20:25:41 Wib Politik
