iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih peringkat kedua dalam Klasifikasi Provinsi pada penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie dalam acara yang berlangsung di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).
Penilaian IKD merupakan bagian dari upaya mendorong penerapan praktik keinsinyuran yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Dalam prosesnya, PII bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran terhadap sejumlah indikator. Aspek yang dinilai antara lain kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, pelaksanaan proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan.
Riau menjadi salah satu dari enam provinsi yang berhasil masuk dalam jajaran penerima penghargaan tersebut. Selain Riau, penghargaan juga diberikan kepada Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.
Enam provinsi tersebut terpilih setelah melalui rangkaian pengumpulan data, verifikasi hingga asesmen yang dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026.
Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja bersama berbagai perangkat daerah dan PII Wilayah Riau.
"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Budi.
Menurutnya, pengukuran IKD 2026 menjadi pengalaman pertama bagi pemerintah daerah karena merupakan penilaian keinsinyuran yang dilaksanakan secara nasional. Proses tersebut sekaligus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola keinsinyuran di lingkungan Pemprov Riau.
Penilaian melibatkan 21 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau. Koordinasi dilakukan BKD Riau bersama Pengurus Wilayah PII Riau.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam asesmen di antaranya keberadaan kebijakan tertulis terkait keinsinyuran, pendataan ASN yang memiliki latar belakang teknik, fasilitasi sertifikasi profesi, hingga dokumentasi proyek dan inovasi keteknikan yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.
Pemprov Riau selanjutnya berkomitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas sertifikasi profesi bagi ASN berlatar belakang teknik.
Upaya itu dinilai penting untuk memperkuat kompetensi aparatur sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan di Riau semakin profesional, terukur dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, SF Hariyanto turut didampingi Kepala BKD Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, Dewan Pembina PII Riau sekaligus Ketua Umum DPP ASPEKNAS H Aswandi, Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Riau Ulul Azmi, serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau Pipin Azrin.**
