iniriau com, Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat ketahanan nasional.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Kejuangan Pasis Seskoau Angkatan Udara Angkatan ke-65 Tahun Pendidikan 2026 di Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).
Menurut SF Hariyanto, Riau memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga energi nasional. Selain menjadi penghasil minyak bumi melalui Wilayah Kerja Rokan, provinsi ini juga merupakan sentra perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.
"Menjaga ketahanan energi tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas Kelancaran Operasional PT Pertamina Hulu Rokan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, SKK Migas, dan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan nonteknis, seperti persoalan lahan, kawasan hutan, perizinan, hingga aspek hukum agar produksi minyak tetap berjalan optimal.
Di sektor perkebunan, SF Hariyanto menyebut Riau berkontribusi besar terhadap produksi minyak sawit nasional yang menjadi bahan baku biodiesel. Untuk melindungi petani, Pemprov Riau telah menerbitkan regulasi penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS), termasuk bagi pekebun swadaya.
Selain memperkuat sektor energi, Pemprov Riau juga terus mendukung penertiban kawasan hutan, percepatan pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo, serta memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui kolaborasi lintas instansi.
"Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keamanan wilayah. Semua itu hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama yang solid," tegasnya.
SF Hariyanto berharap semangat kebersamaan dan nilai kejuangan terus menjadi landasan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas daerah demi mendukung ketahanan energi dan kepentingan nasional.**
