iniriau.com, Pekanbaru - Beberapa waktu terakhir harga komoditas pangan seperti ayam potong, telur ayam ras dan beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.
Ayam potong mencapai harga Rp 33.000,- per kg, telur ayam ras, meskipun mulai turun, sempat mencapai harga dikisaran Rp 60.000, per papan. Lalu, sayuran seperti wortel, brokoli dan bunga kol mencapai harga Rp 30.000,- per kg.
Lonjakan harga komoditas pangan ini disebabkan dapur-dapur MBG yang membeli kebutuhan dapur mereka dengan jumlah banyak.
Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Riau Edyanus Herman Halim mengatakan, lonjakan harga komoditas di pasar itu biasanya karena memasuki hari-hari besar keagamaan tertentu.
Namun, jika program MBG juga mulai mempengaruhi harga komoditas di pasar, sudah saatnya petani di daerah mulai meningkatkan jumlah produksi komoditasnya, atau jika perlu swasembada komoditas pangan sendiri.
"Sebenarnya situasi ini bisa mendorong produsen komoditas pangan untuk lebih produktif lagi. Petani, peternak dan nelayan, dalam hal ini, diminta agar lebih bisa meningkatkan produksinya. Dengan demikian, ekonomi mereka juga meningkat dan mereka lebih sejahtera," kata Edyanus, Sabtu (17/1) di Pekanbaru.
Kemudian, ekonom Riau ini juga meminta peran pemerintah mendorong masyarakatnya memenuhi kebutuhan dapur MBG sehingga putaran uang juga dirasakan didaerah.
"Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, jadi putaran uang itu ada di daerah. Kemudian, pemuda desa sudah harus mulai membangun imej petani profesional yang mampu menghasilkan produksi pertanian yang berkualitas dan memadai," ujar Edyanus melanjutkan penjelasannya.
Masih menurut ekonom Riau ini, pemerintah sebaiknya jangan membatasi ruang gerak petani dengan melakukan penunjukan produsen untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur MBG. Menurutnya, itu akan menutup peluang pengusaha lokal menjadi pemasok.
"Jangan sampai terjadi, jika pemerintah menunjuk produsen komoditas tertentu untuk dapur MBG, maka yang terjadi komoditas pangan tadi hilang dipasaran. Jangan sampai ikut mengendalikan, pemerintah cukup jadi wasit yang adil dan bertanggung jawab," tukas Edyanus menutup penjelasannya.**
